JAKARTA – Ambisi memperpanjang jalur kereta cepat Whoosh ke timur Pulau Jawa belum beranjak dari meja kajian. Manajer Komunikasi Korporat PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), Emir Monti, menyampaikan di Yogyakarta pada Jumat (6/11/2026) bahwa kajiannya masih berada di tingkat pemerintah, belum di level KCIC. Jika nanti ada penugasan resmi, ia menyatakan KCIC siap mengoperasikan rute lain. Rencana jalur menuju Yogyakarta pun belum punya jadwal pelaksanaan.

Perjalanan rencana


Gagasan ini sudah lama. Perpanjangan kereta cepat Jakarta-Surabaya telah tertulis dalam program pengembangan jaringan di Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 296 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional. KCIC menyiapkan beberapa alternatif jalur lanjutan dari Tegalluar, Bandung, setidaknya tiga di antaranya lintas selatan, tengah, dan utara. Salah satu opsi lintas utara, Bandung-Surabaya lewat Cirebon dan Semarang, berjarak 642 kilometer melalui 14 stasiun dengan waktu tempuh 184 menit.

Pada Oktober 2025, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan proyek perpanjangan akan dilanjutkan, dengan target uji coba pada 2026. Rute kajian awal mencakup Bandung, Kertajati, Purworejo, Cilacap, dan Solo sebelum Surabaya. Hingga November 2026, proyek ini belum masuk tahap konstruksi karena pemerintah masih menyelesaikan persoalan utang dan restrukturisasi keuangan KCIC.

Arahan sampai Banyuwangi

Cakupan rencana sempat melebar. Presiden Prabowo Subianto pernah mengatakan kereta cepat bisa sampai Surabaya, bahkan perlu diperpanjang hingga Banyuwangi. Pada Maret 2026, pemerintah mulai mengkaji perpanjangan hingga Banyuwangi. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut pemerintah menyiapkan kerangka regulasi baru, dan menilai kunci visi ini adalah memperkuat koridor Bandung-Surabaya. Pemerintah belum mengumumkan trase final.

Ganjalan: utang Whoosh

Persoalan utama ada pada beban keuangan Whoosh. Biaya proyek awalnya diperkirakan sekitar US$6, 1 miliar, lalu naik menjadi sekitar US$8 miliar setelah penghematan. Skema restrukturisasi yang dibahas memakai cicilan sekitar Rp1 triliun per tahun dengan tenor hingga 80 tahun. Pengalihan pengelolaan utang dari Danantara ke Kementerian Keuangan semula dijanjikan pada 15 September 2026, namun pada 1 Oktober 2026 Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyatakan pemerintah masih mengkaji skema penyelesaiannya.

Pro dan kontra

Pendukung menekankan keterhubungan antarkota. Menurut AHY, perpanjangan bukan sekadar melanjutkan proyek, melainkan visi menghubungkan Pulau Jawa dengan mobilitas yang lebih cepat, bersih, dan terintegrasi. Kritik datang dari sisi fiskal. Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menilai perpanjangan di tengah kondisi keuangan negara saat ini bukan pilihan baik, dan menyebut hibah atau pertukaran utang (debt swap) dengan China sebagai opsi yang masih bisa dicoba.