Putusan MK Ungkap Dokumen Pendidikan Wapres Gibran: Dari Polemik Bukti Kelulusan hingga Tanggapan Jokowi

Hakim Konstitusi Arsul Sani menguraikan bahwa dokumen yang menjadi rujukan penerbitan Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D. D1/KS/2019 oleh kementerian terkait bukanlah bukti kelulusan (award atau tanda tamat belajar), melainkan certificate of attendance, catatan akademis, serta lembar nilai. Menurut Mahkamah, dokumen tersebut sebatas menerangkan keikutsertaan dalam proses kehadiran kuliah.

Meski demikian, MK menegaskan tidak dapat mendiskualifikasi Gibran dari posisinya sebagai wakil presiden. Hakim Konstitusi Adies Kadir menyampaikan bahwa rezim sengketa hasil pemilu formal telah berakhir sejak pelantikan pasangan calon terpilih pada 20 Oktober 2024. Selain itu, Ketua MK Suhartoyo dalam amar putusannya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima lantaran pihak pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing).

Putusan ini memicu beragam tanggapan dari panggung politik nasional. Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Komarudin Watubun menyarankan agar Gibran mempertimbangkan pengunduran diri secara sukarela sebagai wujud etika kepemimpinan dan ketaatan pada hukum. Di sisi lain, Ketua Fraksi PDIP DPR RI Utut Adianto menyatakan fraksinya masih menelaah implikasi putusan hukum tersebut sebelum mengambil langkah resmi organisasi.

Di tingkat daerah, Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi Fraksi PDIP, Rojab Asy'ari, sempat menurunkan foto resmi Wapres Gibran dari ruang kerjanya sebagai bentuk protes moral. Namun, Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono meluruskan bahwa aksi tersebut merupakan sikap individual dan bukan instruksi struktural partai.

Merespons polemik tersebut, Presiden ke-7 RI Joko Widodo memberikan klarifikasi mengenai perbedaan sistem pendidikan di berbagai negara. Jokowi menerangkan terdapat jalur pendidikan luar negeri seperti program pathway maupun secondary school yang langsung berjenjang ke universitas. Ia juga menegaskan bahwa Gibran telah menuntaskan pendidikan sarjana (S1), yang secara wajar mengindikasikan terpenuhinya prasyarat pendidikan di jenjang sebelumnya, sembari mengajak semua pihak menghormati mekanisme konstitusi.

Sementara itu, beredarnya draf formulir usulan hak angket pemakzulan (impeachment) yang mengatasnamakan Fraksi Partai NasDem dipastikan tidak benar. Bendahara Umum DPP Partai NasDem Ahmad Sahroni menegaskan dokumen tersebut adalah informasi bohong (hoaks) dan partainya tetap menghormati putusan konstitusi yang telah berkekuatan hukum.