JAKARTA

– Analis politik dan militer Universitas Nasional (UNAS) Selamat Ginting menilai Presiden Prabowo Subianto berada di persimpangan konstitusi dan politik setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 6 Oktober 2026 soal persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Penilaian itu ia tuangkan dalam artikel opini yang dimuat Beritabuana. co, Jumat (30/10/2026).

Menurut Ginting, MK dalam putusannya tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan pendidikan Gibran dengan tingkat SMA atau sederajat. MK juga tidak membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran karena persoalan kedudukan hukum para pemohon. Meski begitu, kata Ginting, pertimbangan hukum itu meninggalkan persoalan serius tentang pemenuhan persyaratan pendidikan calon wakil presiden.

Ginting menyatakan persoalannya bukan semata-mata apakah Prabowo akan mempertahankan Gibran, melainkan apakah Prabowo bersedia mengambil jarak dari pengaruh politik Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) ketika persoalan hukum yang menyangkut putra mantan presiden itu semakin mengemuka. Karena itu, ia memetakan hubungan Jokowi dengan lima partai politik.

PDIP: partai yang memecat Jokowi dan Gibran

Ginting mengingatkan bahwa pada 16 Desember 2024 Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan (PDIP) mengumumkan pemecatan Jokowi, Gibran, dan Bobby Nasution dari keanggotaan partai. Menurut dia, konflik itu bukan sekadar soal disiplin organisasi, melainkan perbedaan kepentingan politik yang kian tajam menjelang dan setelah Pilpres 2024.

Bagi PDIP, kata Ginting, persoalan Gibran dapat menjadi bagian dari evaluasi politik atas proses pencalonan wakil presiden pada 2024. Namun, sikap PDIP terhadap kasus itu tidak otomatis berarti partai tersebut berseberangan dengan seluruh kebijakan pemerintahan Prabowo. Ia menilai di situlah ada ruang bagi Prabowo membangun hubungan dengan PDIP tanpa terikat kepentingan politik keluarga Jokowi.

Demokrat, NasDem, PKB, dan PKS

Soal Partai Demokrat, Ginting menyinggung Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang pada 2021 yang mengangkat Moeldoko, yang saat itu Kepala Staf Kepresidenan, sebagai ketua umum. Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut peristiwa itu sebagai upaya pengambilalihan, dan Kementerian Hukum dan HAM akhirnya menolak mengesahkan kepengurusan hasil KLB. Ginting menegaskan tudingan operasi Istana tidak boleh dianggap fakta yang terbukti, tetapi peristiwa itu meninggalkan catatan politik. Menurut dia, dukungan Demokrat pada pemerintahan Prabowo tidak harus berarti pembelaan tanpa syarat atas kepentingan politik Jokowi.

Untuk NasDem, Ginting mencatat partai itu semula menjadi salah satu pendukung utama pemerintahan Jokowi, tetapi arah politiknya mulai berbeda ketika mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden pada 2022. NasDem kemudian bergabung dengan PKB dan PKS dalam Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024. Ginting menilai loyalitas NasDem kepada Prabowo tidak identik dengan kewajiban mempertahankan kepentingan politik keluarga Jokowi.

PKB, menurut Ginting, pernah mendukung pemerintahan Jokowi selama dua periode, tetapi pada Pilpres 2024 memilih bergabung dengan Anies melalui Muhaimin Iskandar. Ia menyebut hubungan PKB dengan Prabowo harus dilihat sebagai hubungan politik baru. PKB, katanya, dapat mendukung pemerintahan Prabowo sekaligus bersikap kritis terhadap persoalan Gibran.

Adapun PKS, kata Ginting, berstatus oposisi pada dua periode pemerintahan Jokowi, 2014–2019 dan 2019–2024, setelah sebelumnya menjadi bagian koalisi pengusung Prabowo pada Pilpres 2014 dan 2019. Setelah Pilpres 2024, PKS bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurut Ginting, apakah PKS akan memberi dukungan tanpa syarat atau mengedepankan fungsi pengawasan dan prinsip konstitusional menjadi ujian politik bagi partai itu.

Tiga pilihan pendekatan bagi Prabowo

Ginting menyebut Prabowo memiliki tiga pilihan pendekatan. Pertama, mempertahankan konfigurasi politik Pilpres 2024 dengan tetap menjaga hubungan dengan Jokowi dan Gibran. Konsekuensinya, kata dia, Prabowo harus menghadapi kritik jika persoalan persyaratan pendidikan wakil presiden tidak mendapat penyelesaian hukum dan administratif yang meyakinkan.

Kedua, mengambil jarak dari persoalan politik keluarga Jokowi. Prabowo dapat menegaskan bahwa dukungan Jokowi pada Pilpres 2024 tidak berarti ia harus bertanggung jawab atas seluruh persoalan politik dan hukum keluarga mantan presiden itu. Menurut Ginting, pendekatan ini memungkinkan hubungan yang lebih independen dengan partai-partai pendukung pemerintah.

Ketiga, mengembalikan persoalan Gibran kepada mekanisme konstitusional. Prabowo, kata Ginting, tidak perlu menjadi pembela maupun penuntut Gibran. Pemerintah semestinya menghormati putusan MK, mendorong keterbukaan dokumen yang relevan, dan memberi ruang bagi lembaga berwenang menilai pemenuhan persyaratan jabatan.

Ginting menegaskan presiden tidak memiliki kewenangan sepihak memberhentikan wakil presiden. Mekanisme pemberhentian diatur dalam Pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 1945, sehingga menurut dia penyelesaian persoalan Gibran tidak boleh ditempuh melalui transaksi politik antarelite.

Risiko bagi koalisi dan stabilitas

Menurut Ginting, ada perbedaan penting antara mendukung Prabowo dan membela Jokowi. Kelima partai itu dapat tetap berada dalam konfigurasi pemerintahan Prabowo, tetapi tidak harus bersikap sama terhadap persoalan Gibran. Jika Prabowo terlalu mengidentikkan pemerintahannya dengan kepentingan politik Jokowi, sebagian partai berpeluang mengambil jarak. Sebaliknya, jika Prabowo menunjukkan independensi kepresidenan, hubungan dengan partai dapat dibangun atas dasar agenda pemerintahan, bukan loyalitas kepada mantan presiden.

Risikonya, kata Ginting, tidak hanya pada koalisi. Jika dukungan politik di parlemen berubah, agenda legislasi, pengawasan pemerintah, dan stabilitas pengambilan keputusan juga dapat terpengaruh. Dalam konteks keamanan nasional, ketidakpastian politik yang berkepanjangan dapat mengganggu konsentrasi pemerintah pada agenda pertahanan, ekonomi, dan stabilitas nasional. Namun, ia menegaskan kritik partai terhadap pemerintah tidak otomatis menjadi ancaman keamanan, karena perbedaan politik dan pengawasan parlemen merupakan bagian dari mekanisme checks and balances.

Kesimpulan analis

Ginting menyimpulkan kasus Gibran menjadi ujian bagi Prabowo untuk menentukan batas antara hubungan politik masa lalu dan tanggung jawab konstitusional sebagai presiden. Menurut dia, Jokowi memang berperan dalam konfigurasi politik yang mengantarkan Prabowo-Gibran ke pemerintahan, tetapi setelah dilantik Prabowo memegang mandat sebagai Presiden Republik Indonesia, bukan sekadar penerus kepentingan politik mantan presiden.

Prabowo, kata Ginting, tidak harus berkonflik dengan Jokowi, tetapi tidak boleh membiarkan hubungan politik masa lalu membatasi tanggung jawab konstitusionalnya. Yang dipertaruhkan, menurutnya, adalah independensi kepresidenan, kredibilitas konstitusi, dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan.

Konteks pemberitaan lain

Putusan MK 6 Oktober 2026 juga dimuat DW Indonesia pada 20 Oktober 2026. Menurut DW, MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, dan putusan itu tidak memberhentikan Gibran. DW juga mencatat tujuh dari delapan partai yang memiliki kursi di DPR berada di barisan pendukung pemerintah. Artikel opini Ginting tidak memuat tanggapan dari Istana, Jokowi, Gibran, maupun partai-partai yang disebutnya.