JAKARTA — Federasi Serikat Pekerja ASPEK Indonesia (FSP ASPEK Indonesia) mengajukan nama Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, sebagai salah satu figur yang dinilai layak dipertimbangkan untuk menduduki jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Usulan tersebut muncul setelah adanya pembahasan mengenai posisi Wakil Presiden dan kebutuhan terhadap sosok pemimpin yang mampu memperhatikan kepentingan masyarakat, khususnya kalangan pekerja.
Presiden FSP ASPEK Indonesia, Abdul Gofur, menjelaskan bahwa pengalaman serta kemampuan komunikasi menjadi pertimbangan organisasi dalam mengusulkan nama Dasco. Menurutnya, seorang pemimpin nasional tidak hanya dituntut memahami dinamika pemerintahan, tetapi juga harus memiliki kepedulian terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat pekerja.
Ia menambahkan bahwa selama menjalankan aktivitas advokasi, FSP ASPEK Indonesia kerap berhadapan dengan berbagai persoalan ketenagakerjaan. Beberapa di antaranya mencakup perselisihan hak pekerja, ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK), ketidakjelasan status hubungan kerja, hingga persoalan kesejahteraan buruh di lingkungan perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk perusahaan yang berada dalam ekosistem Danantara.
Dalam proses penyelesaian sejumlah persoalan tersebut, Sufmi Dasco Ahmad dinilai memiliki keterbukaan dalam menerima aspirasi pekerja. Respons yang diberikan melalui komunikasi dengan pihak terkait, termasuk mendorong pimpinan perusahaan untuk menindaklanjuti permasalahan yang disampaikan, menjadi salah satu alasan organisasi memberikan dukungan terhadap pencalonannya.
FSP ASPEK Indonesia berharap kepemimpinan nasional ke depan mampu memperkuat perlindungan terhadap tenaga kerja melalui kebijakan yang memberikan kepastian hubungan industrial, kelayakan upah, jaminan sosial, serta perlindungan hak-hak pekerja. Abdul Gofur juga berharap Presiden Prabowo Subianto dapat mempertimbangkan usulan tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat representasi kepentingan buruh dalam pemerintahan. Menurutnya, posisi Wakil Presiden harus mampu mendukung kebijakan Presiden sekaligus memastikan aspirasi masyarakat, termasuk pekerja, mendapatkan perhatian yang semestinya.






