JAKARTA

— Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad sebagai figur ideal untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto sebagai wakil presiden. Penilaian itu ia sampaikan dalam keterangan di Jakarta, Senin (16/11/2026).
“Ada satu hal penting yang tidak boleh terulang, fenomena matahari kembar dalam pemerintahan. Wakil presiden idealnya mampu bekerja dalam senyap, tidak grasak-grusuk, tidak menciptakan kegaduhan politik, dan tidak sibuk membangun panggung sendiri,” kata Pangi. Menurut dia, wakil presiden yang dibutuhkan Prabowo harus berkarakter komplementer, yakni melengkapi kepemimpinan presiden dan membantu memastikan janji politik serta program prioritas pemerintah terlaksana. Wakil presiden juga dinilai tidak semestinya berebut perhatian publik dengan presiden.

Pangi menyebut sejumlah kriteria calon wakil presiden. Kriteria itu antara lain loyal kepada presiden, mampu berkomunikasi, dan memiliki jejaring politik luas untuk menjembatani pemerintah dengan parlemen. Calon wakil presiden juga dinilai perlu memiliki basis politik yang sama dengan presiden demi menjaga soliditas internal pemerintahan. Kriteria lainnya adalah mampu melengkapi pasangan kepemimpinan militer-sipil, diterima masyarakat sipil dan seluruh partai politik termasuk partai di luar koalisi, serta berkontribusi besar dalam memenangkan Pilpres 2024.

Berdasarkan kriteria tersebut, Pangi menilai Dasco layak diperhitungkan karena dekat dengan Prabowo, memegang posisi strategis di Gerindra, dan berpengalaman menjembatani berbagai kekuatan politik di parlemen. “Pada akhirnya, kebutuhan Prabowo bukan sekadar mencari sosok yang populer. Yang lebih penting adalah menemukan wakil presiden yang mampu bekerja, menguatkan presiden, menjaga stabilitas pemerintahan, dan memastikan agenda-agenda strategis pemerintahan berjalan efektif,” ujarnya.

Meski demikian, Pangi menegaskan penentuan calon wakil presiden sepenuhnya merupakan hak prerogatif Prabowo. Menurut dia, para ketua umum partai politik koalisi juga telah menyerahkan keputusan itu kepada Presiden. Wacana pengganti wakil presiden mengemuka setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden pada Rabu (11/11/2026). Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, jika jabatan wakil presiden kosong, Presiden mengusulkan dua calon dan MPR memilih salah satunya dalam sidang paling lambat 60 hari.