BANDUNG – Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Barat angkat bicara mengenai polemik pencopotan foto Gibran Rakabuming Raka di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Barat. Foto tersebut sempat diletakkan dalam posisi terbalik seusai audiensi bersama pimpinan DPRD yang berlangsung pada Kamis (12/11/2026).

Pimpinan rombongan aliansi, Andri P. Kantaprawira, menjelaskan bahwa tindakan tersebut dilakukan secara spontan oleh salah seorang peserta setelah agenda resmi penyampaian aspirasi selesai. Ia menegaskan aksi itu tidak termasuk dalam rangkaian kegiatan yang sebelumnya direncanakan.

Menurut Andri, audiensi awalnya berlangsung dengan penyampaian pernyataan sikap masyarakat sipil, kemudian dilanjutkan penyerahan simbolis pigura foto Gibran kepada pimpinan DPRD. Insiden pencopotan foto yang terpasang di dinding justru terjadi ketika para peserta dan pimpinan DPRD melakukan sesi foto bersama.

"Aksi tersebut adalah tindakan spontan oleh yang bersangkutan bukan merupakan tindakan yang di desain oleh rombongan," ujar Andri dalam keterangannya yang dikutip CNN Indonesia, Sabtu (14/11/2026).

Andri juga menjelaskan bahwa aliansi telah mengirimkan surat klarifikasi resmi kepada Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa. Surat tersebut disampaikan untuk meluruskan persepsi publik sekaligus menegaskan bahwa tindakan individu tidak mewakili sikap seluruh peserta audiensi.

Berdasarkan laporan ANTARA, aliansi mengungkap bahwa kegiatan tersebut turut didukung pernyataan sikap dari 76 tokoh masyarakat. Mereka mendorong lembaga negara menindaklanjuti pengunduran diri Gibran dari jabatan wakil presiden melalui mekanisme konstitusional.

Aliansi menilai penurunan foto tersebut merupakan bentuk ekspresi emosional menyusul pengunduran diri Gibran. Menurut Andri, tindakan itu tidak melanggar peraturan perundang-undangan karena kelompoknya memandang Gibran telah berhenti menjabat setelah menyampaikan pengunduran diri kepada MPR.

Sementara itu, Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa membantah adanya instruksi dari pimpinan dewan untuk mencopot ataupun membalikkan foto tersebut. Ia mengaku tidak mengetahui tindakan pembalikan foto karena berada di sisi ruangan ketika sesi dokumentasi berlangsung.

Melalui keterangan resmi, DPRD Jawa Barat menegaskan pencopotan foto bukan merupakan kebijakan maupun keputusan kelembagaan. DPRD juga menyatakan pemasangan dan penurunan foto presiden serta wakil presiden harus mengikuti ketentuan yang berlaku sambil menunggu kejelasan dari pemerintah pusat.

Polemik tersebut turut mendapat perhatian Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Ia menyayangkan tindakan pencopotan foto yang kemudian diletakkan dalam posisi terbalik. Menurutnya, kebebasan menyampaikan aspirasi merupakan bagian dari demokrasi, tetapi tetap harus dilakukan dengan memperhatikan etika.

"Itu hak demokrasi dan pribadi dalam setiap orang. Tetapi dalam demokrasi ada yang disebut dengan adab berdemokrasi," kata Dedi sebagaimana dilaporkan detikJabar.

Dedi menilai pencopotan foto pejabat negara di lingkungan kantor pemerintahan semestinya dilakukan oleh petugas yang memiliki kewenangan. Ia juga meminta pihak yang terlibat memberikan penjelasan terbuka kepada publik sebagai bentuk tanggung jawab.

Foto Gibran yang sebelumnya diturunkan diketahui telah kembali terpasang di Ruang Banggar DPRD Jawa Barat. Dengan adanya klarifikasi dari kedua pihak, DPRD menegaskan bahwa tindakan seorang peserta audiensi tidak dapat dianggap sebagai keputusan resmi lembaga legislatif daerah.