Persetujuan Tingkat I dan Paripurna

Pengesahan dilakukan setelah Komisi III DPR RI bersama pemerintah menyepakati pembicработка tingkat I dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Rabu (18/11/2026). Seluruh fraksi di Komisi III menyatakan setuju setelah Panitia Kerja (Panja) merampungkan pembahasan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menyatakan aturan ini sangat dibutuhkan untuk menghadapi perkembangan tindak pidana korupsi dan kejahatan lain yang berdampak besar terhadap perekonomian negara serta masyarakat.

Catatan Fraksi PKS: Penantian 18 Tahun

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, M. Nasir Djamil, dalam Pendapat Mini Fraksi PKS menyatakan dukungan penuh agar aturan ini segera menjadi payung hukum yang kuat dalam pemberantasan korupsi dan pemulihan aset.

"Mudah-mudahan ini adalah kabar baik bagi kita semua dan juga kepada rakyat Indonesia bahwa rancangan undang-undang yang sudah lama ditunggu, yang usianya lebih kurang 18 tahun lamanya, bisa dirasakan oleh masyarakat," ujar Nasir.

Ia mengingatkan perjalanan RUU Perampasan Aset bermula dari kajian PPATK pada 2008–2012, sempat masuk Prolegnas 2015–2019, diusulkan kembali pada 2020 dan 2023, hingga akhirnya diagendakan dalam Prolegnas Prioritas 2025–2026 pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Komitmen Pimpinan DPR dan Proteksi Hukum

Nasir mengapresiasi pimpinan DPR, khususnya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, yang berkomitmen menyelesaikan pembahasan tepat waktu. Komisi III mencatat telah menggelar 87 kali Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk menyerap masukan akademisi dan masyarakat.

Anggota DPR menekankan bahwa RUU ini telah diproteksi agar mekanisme perampasan tanpa putusan pidana (non-conviction based asset forfeiture) diterapkan secara tepat sasaran, melindungi hak pihak ketiga yang beritikad baik, serta mencegah penyalahgunaan kewenangan.