JAKARTA
— Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memutuskan menunda sidang paripurna pemilihan dan pelantikan Wakil Presiden dari 2 Desember menjadi Rabu, 9 Desember 2026. Keputusan itu diambil dalam rapat gabungan pimpinan MPR, pimpinan fraksi, dan kelompok DPD pada Senin (16/11/2026), bersamaan dengan penetapan 25 November 2026 sebagai batas akhir Presiden menyerahkan dua nama calon.
Jabatan Wakil Presiden kosong setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026). Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan kekosongan terhitung sejak hari itu dan MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk menyiapkan pengganti definitif. Pada rapat gabungan Jumat (13/11/2026), MPR semula menetapkan sidang paripurna pada 2 Desember dan meminta Presiden mengajukan dua nama dalam 14 hari.
Menurut Muzani, jadwal diubah setelah pimpinan MPR menerima surat dari Presiden Prabowo yang meminta penyesuaian waktu. Alasannya, Presiden membutuhkan waktu untuk berkomunikasi dan berdiskusi dengan partai koalisi dan pendukung. Muzani belum membuka isi surat tersebut. Dengan perubahan jadwal, tenggat penyerahan nama yang semula diperkirakan jatuh pada 18 November bergeser menjadi 25 November.
Muzani menegaskan, sesuai amanat UUD 1945, Presiden wajib mengajukan dua nama, bukan satu. Sidang paripurna akan memilih salah satu dari dua calon tersebut. Untuk menyiapkan proses itu, rapat gabungan membentuk Tim Ad Hoc yang menyusun draf ketetapan MPR dan dipimpin Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto, serta Tim Verifikasi dan Koordinasi yang memeriksa pemenuhan persyaratan calon. Muzani juga menyebut ada 22 persyaratan yang perlu dipenuhi calon wakil presiden.
Sejumlah partai menyatakan menyerahkan penentuan nama sepenuhnya kepada Presiden. PKB, PAN, dan Demokrat menyatakan tidak mengusulkan nama, sedangkan Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut penentuan dua nama itu sepenuhnya kewenangan Presiden. Hingga berita ini ditulis, Presiden belum mengumumkan nama calon.






