Jakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta diarahkan menjadi payung hukum (umbrella act) yang melindungi hak-hak mendasar pencipta karya secara menyeluruh.

Penegasan itu disampaikan Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan dalam diskusi kelompok terpumpun (focus group discussion/FGD) pembahasan RUU Hak Cipta di Jakarta, Senin (9/11/2026). Forum tersebut dihadiri jajaran panitia kerja (panja) Baleg dan perwakilan pemerintah.

Bob menjelaskan, undang-undang semestinya hanya memuat ketentuan yang bersifat umum dan mendasar. Rincian teknis pelaksanaan, kata dia, didelegasikan ke aturan turunan seperti peraturan pemerintah (PP). Ia meminta pembahasan dibuat sederhana karena RUU ini bukan peraturan teknis.

Menurut Bob, langkah tersebut sejalan dengan pembenahan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan (UU P3) yang sedang dilakukan DPR. Penataan itu bertujuan mencegah satu undang-undang induk melahirkan terlalu banyak aturan pelaksana yang saling tumpang tindih akibat ego sektoral antarlembaga. Ia mencontohkan satu undang-undang bisa memiliki lima hingga delapan peraturan pelaksana yang berujung pada sengketa. Karena itu, ia mengajak semua pihak mengesampingkan kepentingan sektoral demi perlindungan karya.

Dalam paparannya, Bob menekankan tiga hak mendasar yang melekat pada pencipta, baik karya musik, literatur, maupun karya kreatif lain, yakni hak moral (moral rights), hak eksklusif (exclusive rights), dan hak ekonomi (economic rights). “Tiga hal ini melekat, tidak boleh lepas salah satu pun,” ujarnya. Ia mengingatkan agar pencipta tidak hanya memperoleh hak ekonomi tanpa hak eksklusif.

Terkait perkembangan pembahasan, DPR telah menerima 1. 117 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari pemerintah. Sebagian besar DIM itu menyentuh substansi pasal. Bob menyebut Baleg terbiasa mengolah ribuan DIM dengan prinsip keterbukaan. Ia menjamin pembahasan setiap pasal dapat dipantau masyarakat dari Aceh hingga Papua, tanpa pasal titipan maupun perundingan tertutup.

Di akhir paparannya, Bob menyinggung kemungkinan pergeseran doktrin penegakan hukum pidana di era digital. Menurut dia, pelanggaran di ruang digital, seperti penggandaan tanpa izin atau pembajakan, berpotensi menganut doktrin monoistik, serupa dengan tindak pidana penyadapan. Dalam doktrin itu, perbuatan menjiplak atau mengambil karya (actus reus) otomatis dianggap memenuhi unsur niat jahat (mens rea). Dengan demikian, siapa pun yang menjiplak dapat dinilai beritikad buruk, apa pun niat awalnya. Bob menyebut arah penegakan hukum ke depan kemungkinan menuju konsep tersebut karena faktor digitalisasi.