JAKARTA
– Dua tahun setelah dilantik pada 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memerintah dengan dukungan politik yang dominan dan kabinet terbesar sejak era Reformasi. Kabinet Merah Putih kini memiliki 49 kementerian, sementara tujuh dari delapan partai yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berada di barisan pendukung pemerintah.
Di atas kertas, komposisi itu memberi Prabowo modal politik yang kuat untuk menjalankan agenda pemerintahan. Namun, para pakar yang dikutip Deutsche Welle (DW) mengingatkan bahwa koalisi besar tidak otomatis menjamin pemerintahan berjalan efektif. Ketika hampir semua kekuatan politik berada di sisi pemerintah, muncul pertanyaan tentang siapa yang memastikan kekuasaan tetap diawasi.
Pertanyaan itu kembali mengemuka setelah Mahkamah Konstitusi (MK) pada 6 Oktober 2026 memutus perkara persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran. Putusan itu tidak memberhentikan Gibran, tetapi pertimbangan hukumnya memicu perdebatan tentang kemungkinan tindak lanjut melalui mekanisme konstitusional, termasuk peran DPR.
Laporan DW itu memuat tiga perdebatan utama. Pertama, apakah kabinet dan koalisi yang besar membuat pemerintahan lebih efektif atau justru lamban. Kedua, apakah fungsi pengawasan DPR masih berjalan ketika oposisi formal lemah. Ketiga, siapa yang dapat menindaklanjuti pertimbangan hukum MK soal pendidikan Gibran. Pemerintah, melalui Bakom, menilai koalisi luas diperlukan sekaligus tetap terbuka pada kritik, sedangkan dua pakar yang diwawancarai DW menyoroti risiko melemahnya kontrol terhadap kekuasaan.
Kabinet terbesar sejak Reformasi
Kabinet Merah Putih kini terdiri atas 106 menteri dan wakil menteri yang tersebar di 49 kementerian. Pemerintahan sebelumnya memiliki 34 kementerian. Berdasarkan jumlah kementerian, susunan ini menjadi yang terbesar sejak Reformasi, menurut DW.
Sejak dilantik, Prabowo telah delapan kali merombak kabinet. Dua reshuffle terakhir berlangsung dalam rentang kurang dari dua pekan. Prabowo juga melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), langkah yang menurut DW memperlihatkan semakin luasnya lingkaran politik yang dirangkul. Sejumlah tokoh yang sebelumnya mengkritik pemerintah atau berada di kubu berbeda kini mengisi posisi di pemerintahan atau lembaga.
Dalam berbagai kesempatan, Prabowo menyatakan besarnya kabinet merupakan kebutuhan untuk mengelola negara dengan wilayah luas dan penduduk besar.
Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI menyampaikan pandangan serupa. Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Bakom Kurnia Ramadhana menyebut penataan kementerian diarahkan untuk memperjelas tanggung jawab dan memberi fokus pada tiap urusan pemerintahan. Pertimbangannya mencakup luas wilayah, jumlah penduduk, dan keragaman kebutuhan masyarakat, dengan tetap menjaga efisiensi dan akuntabilitas.
Pakar: ukuran kabinet tidak menentukan kualitas
Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia sekaligus Direktur Pusat Kajian Politik (Puskapol) UI, Hurriyah, menilai koalisi besar sulit dihindari dalam sistem presidensial multipartai di Indonesia. Namun, menurut dia, koalisi yang terlalu besar tidak selalu sejalan dengan efektivitas pemerintahan.
Berdasarkan pengamatannya atas praktik di Indonesia, Hurriyah tidak melihat keuntungan dari koalisi sebesar itu. Yang terjadi, katanya, adalah “gigantisme”: organisasi yang terlalu besar justru lamban dan tumpang tindih satu sama lain. Ia juga mengingatkan agar efisiensi tidak dimaknai sebagai keputusan di tangan presiden yang harus dipatuhi semua pihak.
Hurriyah menambahkan, koalisi gemuk tidak menjamin seluruh partai bersuara solid atau berorientasi sama dengan pemerintah. Kepentingan politik tiap partai dapat berubah seiring perkembangan situasi dan mendekatnya pemilu.
Stabilitas versus akuntabilitas
Koalisi besar kerap dianggap menyediakan stabilitas yang dibutuhkan untuk menjalankan program prioritas dengan dukungan partai di parlemen. Kurnia Ramadhana menegaskan koalisi yang luas diperlukan untuk membantu pemerintah menjalankan kebijakan dan programnya. Meski begitu, ia menyatakan pemerintah tetap terbuka terhadap kritik dan evaluasi, dan stabilitas politik harus memberi ruang bagi perbedaan pendapat.
Pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar, yang akrab disapa Uceng, menilai dominasi koalisi pemerintah berisiko melemahkan kontrol terhadap kekuasaan, terutama ketika oposisi di parlemen tidak cukup kuat. Menurut dia, tanpa oposisi yang memadai tidak akan ada checks and balances, padahal pemerintahan harus dikontrol.
Apakah fungsi pengawasan DPR berjalan
Secara konstitusional, UUD 1945 memberi DPR tiga fungsi utama, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. Untuk fungsi pengawasan, DPR dibekali hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
Namun, Indonesian Parliamentary Center (IPC) dalam Indeks Kinerja Parlemen 2025 memberi DPR skor 2, 55 dari skala 5. IPC mencatat lemahnya penggunaan instrumen pengawasan.
Zainal menilai persoalan itu bukan hanya terjadi pada era Prabowo. Menurut dia, relasi presiden dan DPR yang mematikan fungsi parlemen sudah terjadi sejak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Pada era Prabowo, kata Zainal, koalisi pendukung pemerintah hampir seratus persen.
Bagi Zainal, dominasi koalisi itulah yang menjelaskan mengapa pengawasan DPR “mati”. DPR yang seharusnya mewakili rakyat untuk mengontrol pemerintah, menurut dia, kini lebih menyerupai pelindung bagi pemerintah, dengan kecenderungan apa pun yang diinginkan kekuasaan akhirnya terwujud.
Putusan MK dan “bola” di DPR
Dalam putusan 6 Oktober 2026, MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyebut tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah atau dokumen pendidikan luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan pendidikan Gibran dengan tingkat SMA atau sederajat.
Putusan itu tidak membatalkan pencalonan Gibran dan tidak memberhentikannya dari jabatan wakil presiden. Meski demikian, pertimbangan MK memicu perdebatan tentang kemungkinan tindak lanjut melalui jalur politik, termasuk wacana pemakzulan, menurut DW.
Zainal menyatakan putusan itu tidak otomatis berarti pemberhentian Gibran. Namun, DPR perlu menilai apakah ada dasar yang cukup untuk menindaklanjutinya melalui mekanisme konstitusional. Menurut dia, DPR harus menentukan sikap atas putusan tersebut, apakah terdapat perbuatan tercela atau Gibran tidak lagi memenuhi syarat, atau memang tidak ada persoalan.
Di titik itulah, kata Zainal, fungsi pengawasan DPR diuji. Ia menilai DPR seharusnya bekerja, apa pun alasannya, baik karena dorongan Prabowo maupun karena parlemen memang ingin menggunakan fungsi pengawasannya. Persoalannya, kata dia, bukan semata apakah DPR menindaklanjuti polemik Gibran, melainkan apakah parlemen menjalankan fungsi pengawasan.
Hurriyah sependapat. Menurut dia, ini bukan fungsi checks and balances dalam pengertian konvensional, tetapi pengawasan DPR dalam polemik ini menjadi mekanisme konstitusional untuk meminta pertanggungjawaban presiden atau wakil presiden. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat, sehingga pemberhentiannya pun dapat ditempuh melalui DPR sebagai representasi masyarakat.
“Oposisi jalanan” dan peran masyarakat sipil
Bagi Zainal, polemik Gibran bukan satu-satunya persoalan yang memperlihatkan pentingnya pengawasan DPR. Dalam dua tahun terakhir, kritik terhadap pemerintah berulang kali muncul, mulai dari sejumlah program prioritas hingga berbagai kebijakan publik.
Ia menyebut publik sudah banyak mendesak DPR mengawasi pemerintah, termasuk soal program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), tetapi menurut dia pengawasan itu tidak pernah berjalan.
Dalam situasi fungsi oposisi di parlemen tidak berjalan semestinya, Zainal menilai masyarakat sipil memiliki peran yang semakin penting agar kritik terhadap pemerintah tetap terdengar. Untuk jangka pendek, ia meminta kritik terus disuarakan, karena suara yang seharusnya ada di DPR tidak pernah muncul di sana. Karena itu, kata Zainal, oposisi formal harus bergeser menjadi “oposisi jalanan” yang bertempat di ruang publik, kampus, dan masyarakat sipil.






