JAKARTA – Mantan ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo sekaligus mantan Panglima Kodam (Pangdam) IV/Diponegoro, Letjen TNI Widi Prasetijono, dituntut 10 tahun penjara dalam perkara dugaan korupsi jual beli lahan milik BUMD Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Selain pidana badan, ia juga dituntut dipecat dari dinas militer.

Tuntutan itu dibacakan penuntut umum koneksitas, gabungan jaksa dan oditur militer tinggi, dalam sidang di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Cakung, Jakarta Timur, Kamis (22/10/2026).

Rincian Tuntutan

Selain 10 tahun penjara, Widi dituntut membayar denda Rp500 juta subsider 140 hari kurungan dan uang pengganti Rp21, 05 miliar. Penuntut juga meminta agar ia tetap ditahan. Jika harta bendanya tidak cukup untuk membayar uang pengganti, ia dituntut menjalani tambahan pidana penjara selama 5 tahun. Pembayaran diminta paling lambat satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Tiga terdakwa lain dalam perkara yang sama juga menerima tuntutan:

  • Kolonel Inf Wisnu Kurniawan, mantan Asisten Perencanaan Kodam IV/Diponegoro: 4 tahun penjara, denda Rp500 juta, pemecatan, dan uang pengganti Rp2, 76 miliar.
  • Kolonel Chk Sjaiful Nursaid, mantan Kepala Hukum Kodam IV/Diponegoro: 6 tahun penjara, denda Rp500 juta, pemecatan, dan uang pengganti Rp3, 22 miliar.
  • Suko Madya Susilo, mantan Direktur Operasional PT Rumpun Sari Antan (RSA): 3 tahun penjara, denda Rp250 juta, dan uang pengganti Rp1, 3 miliar.

Penuntut menilai unsur dakwaan primer terbukti, yaitu perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Para terdakwa dijerat Pasal 603 KUHP baru, dikaitkan dengan Pasal 20 serta Pasal 18 UU Tipikor.

Alasan Memberatkan dan Meringankan

Dalam tuntutannya, penuntut menyebut empat hal yang memberatkan Widi: tidak mengakui perbuatannya, tidak memberi teladan yang baik sebagai Pangdam, dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, serta dinilai menikmati hasil tindak pidana tanpa itikad mengembalikan kerugian negara. Adapun hal yang meringankan adalah pengabdiannya sebagai prajurit TNI selama sekitar 33 tahun.

Duduk Perkara

Perkara bernomor 11-K/PMT-II/AD/VII/2026 ini disidangkan sejak 27 Juli 2026. Objeknya adalah lahan Kebun Carui di Cilacap seluas sekitar 700 hektare dengan nilai sekitar Rp237 miliar. Dalam tuntutan, luasnya disebut 716, 2 hektare dan berstatus barang milik negara.

Lahan tersebut tercatat atas nama PT RSA, perusahaan yang berafiliasi dengan Yayasan Rumpun Diponegoro (Yardip) dan Kodam IV/Diponegoro. PT RSA menjualnya kepada BUMD Cilacap, PT Cilacap Segara Artha (CSA). Setelah transaksi, Pangdam IV/Diponegoro pengganti Widi mengirim surat kepada BPN Cilacap untuk memblokir sertifikat lahan. Berdasarkan keterangan saksi di persidangan, lahan itu kini tidak dapat dimanfaatkan PT CSA karena dikuasai Kodam IV/Diponegoro.

Menurut laporan Kumparan dan REQnews, Widi didakwa memerintahkan proses penjualan lahan saat menjabat Pangdam sekaligus Ketua Pembina Yardip, dan diduga menerima fee sekitar Rp21 miliar dari penjualan tersebut.

Bantahan Terdakwa

Sepanjang persidangan, para terdakwa membantah terlibat. Widi menyatakan tidak pernah memerintahkan atau ikut campur dalam penjualan lahan dan meyakini tanah itu bukan barang milik negara sehingga transaksinya tidak melanggar hukum.

Terkait aliran dana sekitar Rp20 miliar dari mantan Direktur Utama PT RSA, Andi Nur Huda, yang masuk ke rekening keluarganya, Widi mengaku tidak menikmatinya. Ia menyebut dana itu dipakai untuk kegiatan sosial menjelang Pilpres 2024 melalui Ketua Yayasan Silmi Kaffah Rancamulya, Ahmad Yazid Basyaiban (Gus Yazid), guna meredam ketegangan politik di masyarakat.

Gus Yazid, yang bersaksi lewat konferensi video, mencabut keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) soal penerimaan uang tersebut. Widi sempat bersitegang dengannya di ruang sidang dan menyerahkan sejumlah video yang menurutnya menunjukkan Gus Yazid menerima uang itu.

Profil Singkat

Widi Prasetijono lahir di Trenggalek, Jawa Timur, pada 4 Juni 1971. Ia lulusan Akmil 1993 kecabangan Infanteri dan sebagian besar kariernya dihabiskan di Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Ia pernah menjadi ajudan Presiden Joko Widodo dan terakhir menjabat Pangdam IV/Diponegoro.

Agenda Selanjutnya

Menurut laporan Monitor Indonesia, sidang akan dilanjutkan pada 2 November 2026 dengan agenda pembacaan nota pembelaan (pleidoi) para terdakwa. Hingga kini para terdakwa belum dinyatakan bersalah sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap.