JAKARTA — Enam aktivis Greenpeace Indonesia akhirnya dipulangkan pada Selasa malam, 20 Oktober 2026, setelah dibawa ke Polda Metro Jaya menyusul aksi pembentangan spanduk di Patung Selamat Datang, Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat. Kepolisian menyatakan tidak melakukan penangkapan, melainkan memberikan penanganan medis. Namun, proses pemulangan yang berlangsung beberapa jam setelah evakuasi memunculkan pertanyaan mengenai status para aktivis selama berada di kepolisian.

Aksi tersebut berlangsung bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Greenpeace membentangkan dua spanduk raksasa dari atas Patung Selamat Datang untuk menyuarakan kritik terhadap penanganan krisis iklim, bencana ekologis, dan kenaikan biaya hidup.

Dalam siaran pers yang diterbitkan pada 20 Oktober 2026, Greenpeace menyebut aksi itu sebagai aksi damai tanpa kekerasan. Spanduk yang dibentangkan antara lain bertuliskan “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup” serta “Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?”.

Berawal dari aksi di atas Patung Selamat Datang

Menurut keterangan Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold E. P. Hutagalung, enam aktivis terdiri atas dua perempuan dan empat laki-laki membentangkan spanduk di atas monumen sekitar pukul 06. 05 hingga 06. 15 WIB pada Selasa, 20 Oktober 2026.

Petugas gabungan kemudian mengevakuasi keenam aktivis dari atas monumen. Kepolisian menyebut langkah tersebut mengutamakan keselamatan karena aksi dilakukan di ketinggian. Salah seorang aktivis perempuan dilaporkan lemas ketika turun dan dibawa menggunakan ambulans untuk mendapatkan penanganan medis di klinik Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda Metro Jaya.

Kejadian itu kemudian berkembang menjadi persoalan mengenai status para aktivis setelah dibawa ke kantor kepolisian.

Sebelas orang dibawa ke Polda, lima dipulangkan lebih dahulu

Dalam pemberitaan awal, jumlah orang yang dibawa ke Polda Metro Jaya disebut mencapai 11 orang. Lima orang telah diperbolehkan pulang lebih dahulu pada Selasa sore, sedangkan enam orang lainnya masih berada di Polda untuk menjalani pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan lebih lanjut.

Enam aktivis tersebut baru diperbolehkan pulang pada malam harinya. Daniel Winarta dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta), para aktivis meninggalkan Polda sekitar pukul 20. 30 WIB setelah menjalani pemeriksaan kesehatan dan menunggu sekitar 10 jam.

Daniel juga menyampaikan bahwa para aktivis menjalani pemeriksaan identitas oleh unit kriminal khusus kepolisian. Keterangan tersebut menjadi bagian penting dalam menelusuri apa yang dialami para aktivis selama berada di kantor polisi.

Meski demikian, pemeriksaan identitas dan pemeriksaan kesehatan saja tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa seseorang telah ditangkap secara hukum. Penentuan status tersebut memerlukan kejelasan mengenai tindakan kepolisian, dasar hukum, dan dokumen yang menyertainya.

Polisi membantah adanya penangkapan

Pada Rabu, 21 Oktober 2026, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto membantah bahwa enam aktivis Greenpeace ditangkap. Menurut dia, para aktivis dibawa ke fasilitas kesehatan kepolisian untuk mendapatkan penanganan setelah mengalami kondisi lemas dan pusing usai berada di ketinggian.

“Jadi tidak ada penangkapan,” kata Budi, pada 22 Oktober 2026.

Budi juga menyatakan bahwa proses penanganan medis didampingi oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Ia memastikan para aktivis telah kembali ke rumah masing-masing pada Selasa malam.

Dengan demikian, terdapat perbedaan antara istilah dalam sejumlah pemberitaan awal yang menyebut aktivis ditangkap atau diamankan dan penjelasan resmi kepolisian yang menyatakan mereka dievakuasi serta dibawa untuk mendapatkan penanganan medis.

Perbedaan istilah ini perlu dicermati. fakta bahwa seseorang dibawa ke kantor polisi tidak otomatis membuktikan bahwa orang tersebut berstatus tersangka atau ditangkap dalam pengertian hukum. Sebaliknya, penjelasan polisi juga perlu dibaca bersama keterangan pihak pendamping dan kronologi yang tersedia.

Mengapa mereka baru pulang malam hari?

Pertanyaan berikutnya adalah mengapa enam aktivis tersebut tidak langsung dipulangkan setelah dievakuasi dari monumen pada pagi hari.

Menurut kepolisian, penanganan kesehatan menjadi alasan mereka dibawa ke fasilitas Biddokkes Polda Metro Jaya. Sementara itu, pengacara Daniel Winarta menyebut para aktivis masih harus menunggu setelah pemeriksaan kesehatan selesai. Pengacara tersebut mempertanyakan alasan pemulangan tidak dilakukan lebih cepat.

Kedua keterangan tersebut menggambarkan aspek berbeda dari kejadian yang sama. Kepolisian menekankan keselamatan dan penanganan medis, sedangkan pihak pendamping menyoroti lamanya waktu tunggu sebelum para aktivis diizinkan pulang.

Berdasarkan sumber yang tersedia, belum cukup dasar untuk menyimpulkan bahwa keterlambatan pemulangan itu dengan sendirinya membuktikan adanya penangkapan formal. Untuk memastikan status hukum mereka secara lebih rinci, diperlukan keterangan tambahan mengenai apakah ada surat penangkapan, berita acara pemeriksaan, atau dokumen hukum lain yang diterbitkan.

Apa yang sebenarnya terjadi?

Enam aktivis Greenpeace memang dievakuasi dari Patung Selamat Datang, dibawa ke fasilitas kesehatan kepolisian, dan baru dipulangkan pada Selasa malam. Sebanyak 11 orang disebut sempat dibawa ke Polda, dengan lima orang dipulangkan lebih dahulu.

Kepolisian secara resmi membantah telah melakukan penangkapan dan menyatakan tindakan mereka bertujuan memberikan bantuan medis. Di sisi lain, pemberitaan awal menggunakan istilah penangkapan atau pengamanan, sementara pengacara para aktivis mempertanyakan lamanya waktu sebelum mereka dipulangkan.

Karena itu, para aktivis dibawa ke Polda setelah aksi dan kemudian dipulangkan pada hari yang sama, sementara status penangkapan formal tidak terkonfirmasi dari sumber yang tersedia. Menyebut mereka pasti ditangkap tanpa dokumen pendukung akan melampaui bukti yang ada, menyatakan seluruh persoalan telah jelas hanya berdasarkan bantahan polisi juga tidak cukup untuk menjawab semua pertanyaan tentang proses yang mereka jalani.

Di luar persoalan tersebut, Greenpeace menyatakan aksi di Bundaran HI bertujuan mendesak pemerintah agar lebih serius menangani krisis iklim dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Peristiwa ini sekaligus menyisakan pertanyaan mengenai bagaimana aparat mengelola aksi protes, menjamin keselamatan peserta, serta memastikan prosedur yang transparan ketika peserta dibawa ke kantor kepolisian.