JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan telah mengajukan pengunduran diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (11/11/2026). Informasi tersebut disampaikan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, yang membenarkan bahwa Gibran telah mengundurkan diri dari posisi Wakil Presiden.

Budi Arie menyampaikan konfirmasi tersebut setelah Gibran dikabarkan bertemu langsung dengan Prabowo di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Pertemuan itu berlangsung setelah Presiden kembali dari kunjungan kerja di Provinsi Aceh. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo menghadiri sejumlah agenda, termasuk peresmian Masjid Giok Baitul A'la dan Sekolah Rakyat.

Sebelumnya, kabar mengenai keinginan Gibran untuk meninggalkan jabatan Wakil Presiden telah mencuat pada Selasa (10/11/2026). Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah melakukan pertemuan dengan Prabowo di Istana Kepresidenan. Pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam tersebut membahas perkembangan situasi politik dan hukum yang tengah dihadapi Gibran.

Dalam pertemuan tersebut, Gibran disebut menyampaikan keinginannya untuk mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden. Prasetyo menjelaskan bahwa keputusan tersebut berkaitan dengan dinamika hukum yang berkembang di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA), terutama mengenai persoalan dokumen pendidikan yang menjadi perhatian publik.

Meski demikian, Prabowo memberikan sejumlah masukan kepada Gibran untuk menghadapi persoalan tersebut. Salah satu saran yang disampaikan Presiden adalah agar Gibran tetap menempuh jalur hukum dengan menunjukkan kelengkapan dokumen pendidikan yang dimilikinya.

Menanggapi hal tersebut, Gibran sebelumnya menyatakan akan mengikuti saran Presiden. Ia menyampaikan rencana untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dengan menghadirkan dokumen pendidikan sejak tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Gibran juga menyebut akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait langkah hukum lanjutan melalui peninjauan kembali di Mahkamah Agung.

Pengunduran Diri di Tengah Polemik Politik

Perkembangan pengunduran diri Gibran berlangsung bersamaan dengan meningkatnya tekanan politik di lingkungan DPR. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait persoalan yang melibatkan Wakil Presiden tersebut.

Usulan HMP berkaitan dengan dugaan persoalan pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran sebagai calon Wakil Presiden. Sejumlah anggota DPR menilai persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional, termasuk kemungkinan proses pemakzulan apabila ditemukan dasar hukum yang memenuhi ketentuan.

Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyampaikan bahwa usulan HMP tersebut dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna pada Kamis (12/11/2026). Rapat tersebut menjadi tahapan lanjutan untuk membahas usulan yang telah disampaikan para anggota DPR.

Adapun 120 anggota DPR yang mengajukan usulan tersebut berasal dari delapan fraksi, yakni PDI Perjuangan sebanyak 14 anggota, Partai Golkar 11 anggota, Partai Gerindra 11 anggota, Partai NasDem 19 anggota, PKB 18 anggota, PKS 28 anggota, PAN satu anggota, serta Partai Demokrat 18 anggota.

Mekanisme Penggantian Wakil Presiden

Di tengah perkembangan tersebut, pengunduran diri Wakil Presiden juga menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme pengisian jabatan apabila posisi tersebut benar-benar dinyatakan kosong. Proses pengunduran diri berbeda dengan pemberhentian melalui pemakzulan karena keduanya memiliki dasar dan tahapan konstitusional yang berbeda.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa pengunduran diri Wakil Presiden perlu disampaikan secara tertulis kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Setelah menerima pemberitahuan mengenai pengunduran diri tersebut, MPR akan menindaklanjuti status kekosongan jabatan dan berkoordinasi dengan Presiden.

Dalam mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong, Presiden memiliki kewenangan mengajukan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR. Kedua calon tersebut harus disertai dokumen persyaratan pencalonan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam sidang pemilihan.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Aturan itu menyebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah, Presiden harus menyampaikan dua nama calon beserta persyaratannya paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna MPR. Selanjutnya, MPR melaksanakan pemilihan dalam waktu paling lambat 60 hari sejak menerima usulan Presiden.

Dalam proses pemilihan, MPR menentukan satu calon yang memperoleh suara terbanyak untuk mengisi jabatan Wakil Presiden. Apabila hasil pemungutan suara menunjukkan jumlah yang sama, pemilihan dilakukan kembali satu kali. Jika hasilnya tetap sama, Presiden menentukan salah satu dari kedua calon tersebut. Wakil Presiden terpilih kemudian dilantik oleh MPR.

Dengan demikian, kabar pengunduran diri Gibran tidak hanya menjadi perhatian dalam dinamika politik nasional, tetapi juga berkaitan dengan proses ketatanegaraan mengenai keberlanjutan jabatan Wakil Presiden. Kepastian mengenai status jabatan tersebut tetap memerlukan penyelesaian prosedur resmi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.