JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan tertutup yang berlangsung sekitar 2, 5 jam, Selasa (10/11/2026). Keinginan tersebut muncul di tengah meningkatnya tekanan politik terkait putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai persyaratan pendidikan Gibran pada Pemilihan Presiden 2024.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan adanya pertemuan antara Presiden dan Wakil Presiden. Ia menjelaskan bahwa Gibran secara langsung menyampaikan keinginannya untuk meninggalkan jabatan yang telah diembannya sejak Oktober 2024.

"Beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang," ujar Prasetyo dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, sebagaimana dilaporkan ANTARA.

Prasetyo sekaligus meluruskan kabar yang menyebut Prabowo menolak permohonan pengunduran diri Gibran. Menurutnya, Presiden tidak menyampaikan penolakan dalam pertemuan tersebut, tetapi memberikan sejumlah saran kepada Gibran mengenai persoalan yang sedang dihadapinya.

Dalam pembicaraan itu, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang selama ini dipersoalkan. Pembuktian tersebut direncanakan ditempuh melalui mekanisme hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Pak Wapres juga memohon untuk diberi kesempatan untuk buktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN," kata Prasetyo sebagaimana dikutip CNN Indonesia.

Keinginan Gibran mengundurkan diri muncul setelah MA membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan setingkat SMA yang sebelumnya digunakan dalam proses pencalonannya. Polemik tersebut semakin berkembang setelah putusan MK turut menyoroti ketersediaan bukti dokumen pendidikan luar negeri Gibran.

Perkembangan itu mendorong sejumlah anggota DPR mengusulkan penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti persoalan persyaratan pendidikan wakil presiden. Berdasarkan pemberitaan CNN Indonesia, sedikitnya 50 anggota dari enam fraksi telah mendukung usulan tersebut. Namun, pengajuan usulan belum berarti DPR telah menetapkan keputusan pemberhentian.

Di tengah tekanan tersebut, Gibran sebelumnya membantah keraguan mengenai riwayat pendidikannya. Ia menegaskan telah menyelesaikan pendidikan hingga tingkat sarjana di Singapura dan berpendapat bahwa kelulusannya dari perguruan tinggi menunjukkan dirinya telah menempuh pendidikan sebelumnya.

Meski telah menyampaikan niat mundur, belum terdapat pengumuman resmi mengenai berakhirnya masa jabatan Gibran sebagai wakil presiden. Pernyataan Prasetyo bahwa Presiden tidak menolak keinginan tersebut juga belum dapat diartikan sebagai keputusan final pemberhentian.

Apabila jabatan wakil presiden benar-benar kosong, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus memilih wakil presiden baru dari dua calon yang diusulkan Presiden dalam waktu paling lambat 60 hari sejak terjadinya kekosongan.

Sementara itu, Istana menegaskan bahwa kegiatan pemerintahan tetap berjalan sebagaimana biasa di tengah perkembangan politik tersebut. Prasetyo memastikan Presiden Prabowo tetap memimpin berbagai agenda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan demikian, nasib jabatan Gibran masih bergantung pada perkembangan proses pengunduran diri dan ketentuan konstitusional yang berlaku. Pemerintah belum mengumumkan keputusan akhir maupun calon pengganti wakil presiden.