JAKARTA – Politikus senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid (HNW), mengundurkan diri dari jabatan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. Surat pengunduran dirinya telah diterima dalam rapat pimpinan MPR yang berlangsung pada Selasa (10/11/2026).

Ketua MPR RI Ahmad Muzani membenarkan keputusan tersebut melalui keterangan yang disampaikan di akun media sosial resminya. Ia memastikan pengunduran diri Hidayat akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Rapat Pimpinan MPR RI hari ini secara resmi menerima surat pengunduran diri Hidayat Nur Wahid dari jabatan Wakil Ketua MPR RI," ujar Muzani sebagaimana dikutip CNN Indonesia.

Muzani juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi Hidayat selama menjalankan tugas di MPR. Ia berharap politikus PKS tersebut tetap dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat, bangsa, dan negara melalui penugasan berikutnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid mengungkapkan bahwa keputusan Hidayat mengundurkan diri berkaitan dengan penugasan baru sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP) DPR RI. Penugasan tersebut diarahkan untuk memperkuat hubungan diplomatik antarparlemen Indonesia dengan berbagai negara.

Menurut Kholid, pengalaman dan jejaring internasional Hidayat menjadi pertimbangan penting dalam penugasan tersebut. PKS berharap peran barunya dapat memperkuat diplomasi parlemen, khususnya dalam membangun kerja sama dengan negara-negara Islam dan memperluas dukungan internasional terhadap kemerdekaan Palestina.

"Pengalaman, kapasitas, dan jejaring internasional beliau merupakan modal penting untuk membangun kerja sama dengan parlemen berbagai negara," kata Kholid dalam keterangan tertulis yang dilansir ANTARA.

PKS juga menilai diplomasi antarparlemen memiliki peran strategis dalam memperjuangkan kepentingan nasional dan membangun solidaritas internasional. Melalui penugasan tersebut, Hidayat diharapkan dapat memperluas kerja sama yang berkaitan dengan perdamaian, penghormatan hak asasi manusia, serta perlindungan masyarakat sipil di wilayah konflik.

Untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Hidayat, PKS telah menunjuk Ketua Majelis Syura Mohamad Sohibul Iman sebagai calon pengganti di jajaran pimpinan MPR. Sohibul Iman yang juga merupakan anggota Komisi I DPR RI dipersiapkan untuk melanjutkan keterwakilan PKS dalam struktur pimpinan lembaga tersebut.

Kholid menyatakan keputusan pergantian tersebut merupakan bagian dari langkah organisasi dalam menyesuaikan penugasan kader pada lembaga legislatif. Meski PKS telah menentukan sosok pengganti, proses pergantian jabatan tetap harus mengikuti ketentuan resmi yang berlaku di MPR.

Hidayat Nur Wahid dikenal sebagai salah satu tokoh senior PKS yang telah lama berkiprah dalam politik nasional. Ia pernah menjabat Ketua MPR RI periode 2004–2009 dan kembali menduduki posisi pimpinan MPR sebagai wakil ketua sejak 2014.

Pengunduran diri tersebut menandai perubahan penugasan Hidayat di lembaga legislatif setelah bertahun-tahun mengisi jajaran pimpinan MPR. Sementara itu, proses pergantian dengan Sohibul Iman masih menunggu penyelesaian tahapan kelembagaan sesuai peraturan yang berlaku.