JAKARTA – Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menyatakan telah membawa dokumen ijazah saat menghadiri persidangan kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026).
Kehadiran Jokowi menjadi perhatian publik setelah tim kuasa hukumnya beberapa kali menyampaikan kesiapan untuk memperlihatkan ijazah asli dalam persidangan yang menghadirkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo sebagai terdakwa.
Jokowi tiba di PN Jakarta Timur sekitar pukul 08. 35 WIB dengan mengenakan kemeja batik bernuansa krem kemerahan dan peci hitam.
Saat ditanya awak media mengenai keberadaan ijazah yang sebelumnya dijanjikan akan ditunjukkan, Jokowi memberikan jawaban singkat.
"Bawa," kata Jokowi kepada wartawan di PN Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026).
Ketika kembali ditanya mengenai dokumen pendidikan lainnya, Jokowi menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diperlukan telah dibawa.
Meski demikian, pernyataan tersebut belum memastikan apakah ijazah yang dibawa telah diperlihatkan kepada majelis hakim, jaksa penuntut umum, dan penasihat hukum terdakwa.
Persidangan dijadwalkan dimulai pukul 09. 00 WIB dengan agenda pemeriksaan saksi dalam perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu.
Kuasa Hukum Sebelumnya Janjikan Ijazah Asli
Sebelum pelaksanaan sidang, kuasa hukum Jokowi, Rivai Kusumanegara, memastikan bahwa kliennya akan menghadiri persidangan secara langsung.
Rivai menyampaikan bahwa Jokowi tidak melakukan persiapan khusus, tetapi telah menyiapkan keterangan mengenai riwayat pendidikannya.
Menurut Rivai, Jokowi akan menjelaskan perjalanan pendidikannya, termasuk masa perkuliahan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) serta asal dokumen pendidikan yang dipersoalkan.
Tim kuasa hukum juga berencana memperlihatkan ijazah Jokowi dari jenjang SMA hingga perguruan tinggi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam persidangan.
Rivai menjelaskan bahwa Jokowi ingin menggunakan kesempatan tersebut untuk memberikan keterangan langsung mengenai tuduhan yang selama ini diarahkan kepadanya.
Selain menjelaskan riwayat pendidikan, Jokowi juga dijadwalkan menyampaikan dampak yang menurut pihaknya timbul akibat berbagai tudingan mengenai keaslian ijazah.
Ijazah SD hingga Perguruan Tinggi Direncanakan Diperlihatkan
Kuasa hukum Jokowi lainnya, Yakup Hasibuan, sebelumnya menyatakan bahwa persidangan menjadi kesempatan untuk memperlihatkan dokumen pendidikan kliennya.
Yakup menjelaskan bahwa ijazah SMA dan perguruan tinggi Jokowi telah disita penyidik sebagai bagian dari proses hukum.
Dengan demikian, dokumen tersebut direncanakan untuk dihadirkan oleh jaksa penuntut umum dalam proses pemeriksaan alat bukti.
Selain dua dokumen tersebut, tim kuasa hukum juga berencana membawa ijazah SD dan SMP Jokowi guna memberikan gambaran lengkap mengenai riwayat pendidikan mantan kepala negara tersebut.
Yakup berharap pemeriksaan dokumen pendidikan di hadapan majelis hakim dapat memberikan kejelasan mengenai persoalan yang selama ini menjadi perdebatan.
Namun, realisasi rencana tersebut tetap bergantung pada jalannya pemeriksaan dan keputusan majelis hakim mengenai pembuktian dalam persidangan
Roy Suryo Sebelumnya Minta Ijazah Diperlihatkan
Permintaan agar ijazah Jokowi diperlihatkan dalam persidangan tidak hanya disampaikan oleh tim kuasa hukum mantan presiden tersebut.
Pihak Roy Suryo juga sebelumnya meminta agar Jokowi dihadirkan secara langsung sehingga persoalan keaslian ijazah dapat dibahas dalam proses pembuktian.
Dalam persidangan sebelumnya, tim penasihat hukum Roy Suryo menilai kehadiran Jokowi diperlukan untuk memberikan keterangan mengenai dokumen yang menjadi pokok perdebatan.
Mereka juga meminta agar ijazah yang telah disita penyidik dapat diperlihatkan dalam persidangan.
Majelis hakim kemudian meminta jaksa penuntut umum memperhatikan permintaan tersebut dengan tetap mempertimbangkan ketentuan hukum acara dan efektivitas proses pemeriksaan.
Pemeriksaan dokumen pendidikan menjadi perhatian karena berkaitan dengan materi tudingan yang mendasari perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik.






