Jakarta – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Kabakom) Syahganda Nainggolan membantah pengakuan Wakil Presiden Gibran Rakabuming bahwa Presiden Prabowo Subianto menyarankannya menempuh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam polemik surat keterangan (suket) ijazah SMA. Syahganda menilai langkah itu tidak mungkin dianjurkan Presiden.
Pernyataan tersebut disampaikan Syahganda kepada wartawan, Selasa (10/11/2026), sebagaimana dikutip dari detikcom. Ia merujuk pada pernyataan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra bahwa tidak ada lagi jalur hukum yang bisa ditempuh dalam perkara ijazah Gibran.
Menurut Syahganda, pandangan Yusril itu pasti sudah dibahas bersama Presiden. Ia menyebut Yusril sebagai menteri bidang hukum yang mewakili pandangan hukum Prabowo dalam perkara ini. “Saran yang benar itu yang diwakili Yusril,” ujarnya.
Sebelumnya, Gibran menyatakan akan tetap melawan melalui PTUN terkait polemik suket penyetaraan pendidikan SMA miliknya. Ia mengaku akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung (MA). Putusan itu menyatakan suket penyetaraan tersebut tidak sah dan batal.
Gibran menyebut langkah tersebut merupakan bagian dari saran Prabowo. Ia juga mengatakan akan menghadirkan seluruh dokumen pendidikannya, mulai dari SD hingga S-1.
Di sisi lain, Yusril menyampaikan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026), bahwa perkara ini telah diputus dua lembaga peradilan tertinggi, yakni Mahkamah Konstitusi (MK) dan MA. Putusan MK bersifat final dan mengikat, sedangkan putusan MA juga final, sehingga tidak tersedia upaya hukum lanjutan.
Yusril juga menjelaskan bahwa tidak ada pihak yang dapat mengajukan PK atas putusan tersebut. Dalam perkara di MA, pihak tergugat adalah Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, sementara Gibran tidak masuk sebagai tergugat intervensi. Karena itu, kata Yusril, Gibran tidak bisa mengajukan banding.






