YOGYAKARTA – Sejumlah aktivis dan tokoh masyarakat yang tergabung dalam Forum Kebangsaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menurunkan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD DIY, Kota Yogyakarta, Rabu (4/11/2026).

Aksi tersebut berlangsung saat kelompok masyarakat mendatangi kantor legislatif daerah untuk menyampaikan aspirasi mengenai polemik dokumen pendidikan Gibran dan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Massa mendesak agar DPR RI menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan kasasi terkait pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran. Mereka juga meminta pemerintah merespons tuntutan terkait proses hukum terhadap Jokowi.

Penurunan foto dilakukan ketika peserta aksi memasuki ruang rapat, sebelum menyampaikan pernyataan sikap dan beraudiensi dengan anggota DPRD DIY.

Sejumlah peserta terlihat membentangkan spanduk dan menurunkan foto Gibran yang terpasang di dekat mimbar ruang rapat.

Meski sempat diturunkan, foto wakil presiden tersebut kembali dipasang setelah kegiatan audiensi selesai.

Forum Kebangsaan DIY Desak Pemakzulan Gibran

Pembina Forum Kebangsaan DIY, Muhammad Chirzin, menjelaskan bahwa kedatangan kelompoknya ke DPRD merupakan bentuk penyampaian keresahan mengenai situasi politik dan penegakan hukum nasional.

Menurut Chirzin, terdapat dua persoalan utama yang ingin disampaikan kepada pemerintah dan DPR, yaitu polemik keaslian ijazah Jokowi dan keabsahan dokumen penyetaraan pendidikan Gibran.

Ia menilai kedua persoalan tersebut perlu mendapatkan perhatian serius karena berkaitan dengan persyaratan administratif pejabat negara serta kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Chirzin mengatakan penurunan foto Gibran berlangsung secara spontan, tetapi memiliki pesan politik yang berkaitan langsung dengan tuntutan kelompoknya.

"Penurunan foto itu spontanitas," kata Chirzin sebagaimana dilaporkan Tirto, Rabu (4/11/2026).

Ia juga mendesak DPR RI mengambil langkah konstitusional untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.

Chirzin berpendapat bahwa putusan MA mengenai surat penyetaraan pendidikan Gibran harus menjadi perhatian lembaga legislatif dalam mengevaluasi pemenuhan persyaratan pencalonan wakil presiden.

Meski demikian, pandangan mengenai perlunya pemakzulan tersebut merupakan tuntutan Forum Kebangsaan DIY, bukan keputusan resmi DPR maupun lembaga peradilan.

Syukri Fadholi Soroti Kondisi Politik Nasional

Mantan Wakil Wali Kota Yogyakarta, Syukri Fadholi, turut menghadiri kegiatan tersebut sebagai pelindung Forum Kebangsaan DIY.

Syukri menyampaikan bahwa kelompok tersebut menghimpun 32 elemen masyarakat di DIY yang menaruh perhatian terhadap berbagai persoalan nasional.

Menurutnya, sejumlah persoalan yang menjadi perhatian meliputi dugaan korupsi, kolusi, kebijakan pemerintah yang dianggap belum berpihak kepada masyarakat, serta polemik dokumen pendidikan pejabat negara.

Syukri menyatakan bahwa kelompoknya ingin menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat, termasuk Presiden Prabowo Subianto.

Ia juga meminta agar polemik ijazah Jokowi ditangani melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Pernyataan itu merupakan sikap politik Forum Kebangsaan DIY. Hingga saat aksi berlangsung, tuduhan terhadap Jokowi yang disampaikan kelompok tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai kesimpulan hukum yang telah terbukti.

DPRD DIY Akan Teruskan Aspirasi Melalui Jalur Partai

Aksi Forum Kebangsaan DIY mendapat tanggapan dari anggota Komisi A DPRD DIY, Yuni Satia Rahayu, yang turut mengikuti audiensi.

Yuni menjelaskan bahwa penurunan foto Gibran merupakan tindakan spontan peserta aksi.

Ia mengakui bahwa polemik surat keterangan pendidikan Gibran telah memasuki perkembangan hukum baru setelah adanya putusan MA.

Namun, Yuni menegaskan bahwa keputusan mengenai pemakzulan wakil presiden bukan merupakan kewenangan DPRD DIY.

Menurutnya, aspirasi masyarakat tersebut dapat diteruskan melalui fraksi dan partai politik masing-masing agar mendapat perhatian pada tingkat nasional.

Pernyataan itu sekaligus menunjukkan bahwa DPRD DIY berperan sebagai penerima aspirasi dalam kegiatan tersebut, sedangkan mekanisme pemberhentian wakil presiden berada pada ranah lembaga negara yang diatur oleh konstitusi.

Putusan MA soal Suket Gibran Jadi Latar Belakang Aksi

Tuntutan pemakzulan Gibran mengemuka setelah Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan H. M. Subhan Palal terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan tingkat SMA dari luar negeri.

Perkara tersebut terdaftar dengan Nomor 742 K/TUN/2026 dan diputus pada Jumat (30/10/2026).

Dalam amar putusannya, MA mengabulkan permohonan kasasi, membatalkan putusan pengadilan sebelumnya, serta mengadili sendiri perkara dengan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.

Gugatan tersebut berkaitan dengan Surat Keterangan Nomor 9149/D. D1/KS/2019 yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019.

Surat tersebut sebelumnya digunakan dalam rangka pemenuhan persyaratan administratif pendidikan Gibran.

Putusan MA menjadi salah satu dasar argumentasi kelompok masyarakat yang mendesak DPR mengevaluasi persoalan tersebut.

Namun, pembatalan dokumen administratif dan pemberhentian seseorang dari jabatan wakil presiden merupakan dua persoalan hukum yang berbeda.

Putusan kasasi mengenai surat keterangan pendidikan tidak dengan sendirinya mengakibatkan pemberhentian Gibran dari jabatannya.

Mekanisme Pemakzulan Wapres Diatur UUD 1945

Proses pemberhentian presiden atau wakil presiden tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan desakan masyarakat ataupun keputusan lembaga pemerintahan daerah.

Pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa presiden dan/atau wakil presiden dapat diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atas usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pemberhentian tersebut harus didasarkan pada alasan konstitusional, termasuk pelanggaran hukum tertentu atau terbuktinya pejabat yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan.

Sementara itu, Pasal 7B UUD 1945 mengatur bahwa DPR terlebih dahulu harus mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR.

Permintaan itu harus memperoleh dukungan sekurang-kurangnya dua pertiga anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna, dengan jumlah kehadiran minimal dua pertiga dari seluruh anggota DPR.

Apabila MK menyatakan pendapat DPR terbukti, DPR dapat meneruskan usulan pemberhentian kepada MPR sesuai ketentuan konstitusi.

Dengan demikian, tuntutan Forum Kebangsaan DIY masih merupakan aspirasi politik yang memerlukan tahapan dan keputusan lembaga negara sebelum dapat menghasilkan konsekuensi konstitusional.

Polemik Ijazah Jokowi Turut Disuarakan

Selain menuntut pemakzulan Gibran, Forum Kebangsaan DIY juga menyoroti polemik ijazah sarjana Jokowi dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM).

Muhammad Chirzin menyampaikan keraguan kelompoknya mengenai keaslian dokumen pendidikan mantan presiden tersebut.

Namun, UGM sebelumnya telah menegaskan bahwa Jokowi merupakan alumnus Fakultas Kehutanan dan dokumen akademiknya tercatat dalam arsip resmi universitas.

Jokowi juga telah membantah tuduhan mengenai ijazah palsu dan menyatakan kesediaannya menunjukkan dokumen pendidikan apabila diperlukan dalam proses persidangan.

Perbedaan pandangan tersebut menjadi salah satu latar belakang munculnya berbagai tuntutan politik dan proses hukum mengenai dokumen pendidikan Jokowi.

Aspirasi Pemakzulan Menjadi Perhatian Publik

Aksi di DPRD DIY memperlihatkan bahwa polemik dokumen pendidikan Gibran telah berkembang dari sengketa administratif menjadi isu yang turut diangkat dalam gerakan penyampaian aspirasi politik.

Kelompok Forum Kebangsaan DIY menggunakan aksi penurunan foto sebagai simbol tuntutan agar lembaga negara menindaklanjuti putusan MA.

Sementara itu, DPRD DIY menyatakan akan menyalurkan aspirasi tersebut melalui jalur politik yang tersedia.

Hingga pemberitaan ini disusun, aksi penurunan foto di DPRD DIY tidak menunjukkan bahwa proses pemakzulan Gibran telah resmi dimulai.

Keputusan mengenai tindak lanjut politik maupun konstitusional tetap berada pada lembaga yang berwenang berdasarkan UUD 1945.