JAKARTA – Polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belum juga reda, malah naik tensi. Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, menyampaikan sikapnya melalui akun X pada Minggu (1/11/2026). Dalam dua pernyataan berurutan, ia menyimpulkan bahwa Gibran tak lagi memenuhi syarat sebagai wapres, lalu melempar pertanyaan tentang kelanjutan proses politiknya.
Awal mula: palu MA di penghujung Oktober
Pemicunya adalah putusan kasasi MA pada Jumat (30/10/2026). MA mengabulkan seluruh permohonan kasasi HM Subhan Palal dan menyatakan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA tertanggal 6 Agustus 2019, yang dipakai Gibran untuk pencalonan pada Pilpres 2024, tidak sah dan batal demi hukum. Dokumen itu juga diperintahkan ditarik dari pihak yang menguasainya dan dimusnahkan.
Pernyataan pertama: status Gibran dipertanyakan
Dalam pernyataan pertamanya, Jansen membandingkan putusan MA dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya. Menurut dia, putusan MK terasa “tanggung” karena tidak memastikan ijazah SMA Gibran ada atau tidak. Amar putusan MA, kata dia, jauh lebih tegas.
Berangkat dari situ, Jansen berpendapat bahwa jika amar MA dibaca secara harfiah, kedudukan Gibran sebagai wapres ikut tidak sah, mengikuti status surat keterangan yang dipakai untuk mendaftar. Ia pun menyebut hanya ada dua pilihan:
Gibran mundur secara terhormat.
DPR dan MPR “memundurkan” Gibran dengan mengaktifkan Pasal 7A UUD 1945.
Karena ini menyangkut jabatan kenegaraan, bukan perkara pidana atau perdata yang punya eksekutor sendiri, Jansen menilai DPR dan MPR yang harus menjadi pelaksana jika Gibran tidak mundur. Tanpa tindak lanjut, menurut dia, putusan MA hanya akan berhenti di atas kertas.
Pernyataan kedua: “Mari bersama kita tunggu”
Dalam pernyataan lanjutan, Jansen mempertanyakan apakah perkara ini akan berlanjut ke “eksekusi” politik di DPR dan MPR. Jawabannya pendek: “Mari bersama kita tunggu.”
Ia mengaku tidak mengetahui keputusan politik tingkat tinggi. Urusan itu ia gambarkan sebagai ranah para “dewa-dewa” di “langitan”, sedangkan dirinya yang berada di “daratan” baru bisa memberi pendapat hukum. Pandangan ini juga bukan pengumuman bahwa proses pemakzulan sudah berjalan.
Siapa Jansen Sitindaon?
Jansen berasal dari Desa Silumboyah, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Ia kini menjabat Wasekjen DPP Partai Demokrat periode 2025–2030 di bawah Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono. Latar belakangnya hukum: sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan magister hukum dari Universitas Indonesia.
Gelombang respons
Pernyataan Jansen muncul di tengah reaksi yang saling berseberangan. Berdasarkan pemberitaan sejumlah media:
Golkar: Wakil Ketua Umum Ahmad Doli Kurnia mengaku terkejut dan menyatakan partainya akan mempelajari putusan itu.
PSI: memilih menunggu salinan lengkap putusan.
PKS: menilai DPR perlu menindaklanjuti dan mengambil sikap konstitusional.
PKB: mulai menyusun langkah politik berdasarkan putusan MA dan MK.
PDIP: salah satu politikusnya menyarankan Gibran mundur.
Mahfud MD: menilai putusan MA berlaku surut.
Kuasa hukum Gibran: Muhammad Rullyandi menegaskan putusan itu tidak mengubah kedudukan kliennya sebagai wakil presiden.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keputusan resmi dari DPR maupun MPR soal tindak lanjut putusan MA. Seperti kata Jansen, publik memang baru bisa menunggu.






