JAKARTA
- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengambil langkah tegas dengan memecat Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, secara tidak hormat dari keanggotaan partai. Keputusan ini diambil merespons penetapan Hamenang sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai, Komarudin Watubun, menegaskan bahwa partainya tidak memberikan toleransi terhadap segala bentuk perilaku koruptif. Ia menyampaikan kekecewaan mendalam karena Ketua Umum Megawati Soekarnoputri telah berulang kali mengingatkan seluruh kader untuk menjauhi rasuah. Surat rekomendasi pemecatan secara resmi dikeluarkan pada Senin, 19 Oktober 2026.
Pemecatan ini merupakan sanksi keras dari partai pengusung demi menjaga muruah institusi. Komarudin mengingatkan bahwa jabatan sebagai kepala daerah merupakan amanah untuk melayani masyarakat, bukan alat untuk menumpuk kekayaan pribadi. Langkah pencabutan keanggotaan tanpa proses persidangan etik yang panjang ini menjadi peringatan bagi seluruh kader PDIP, baik di lembaga eksekutif maupun legislatif.
Sebelumnya, KPK menetapkan Hamenang Wajar Ismoyo sebagai tersangka atas lima klaster megakorupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten. Total penerimaan dana suap, pungutan, dan gratifikasi selama masa jabatannya ditaksir mencapai angka Rp4, 3 miliar. Kasus megakorupsi ini juga menyeret Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, serta seorang pengusaha dari pihak swasta.






