JAKARTA – Putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali memunculkan perdebatan mengenai kemungkinan pemakzulan. Sejumlah pakar hukum tata negara menilai kedua putusan tersebut dapat menjadi dasar untuk meninjau keabsahan persyaratan pencalonan Gibran, meskipun terdapat perbedaan pandangan mengenai konsekuensi hukumnya.

Polemik tersebut menguat setelah MA mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Subhan Palal dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026. Putusan itu berkaitan dengan Surat Keterangan Nomor 9149/D. D1/KS/2019 mengenai penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Gibran yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 2019.

Pakar hukum tata negara Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Riawan Tjandra, menilai putusan MA perlu dikaji secara menyeluruh untuk menentukan akibat hukumnya. Menurutnya, pembatalan keputusan administrasi dapat memiliki konsekuensi berbeda, bergantung pada sifat cacat hukum dan pertimbangan yang digunakan majelis hakim.

Riawan berpandangan bahwa putusan MA dan MK menunjukkan adanya persoalan dalam proses verifikasi persyaratan pencalonan Gibran pada Pemilihan Presiden 2024. Ia menilai persoalan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan administrasi pemerintahan, tetapi juga berpotensi menjadi persoalan ketatanegaraan yang dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme pemakzulan.

Pandangan serupa disampaikan pakar hukum tata negara Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera, Bivitri Susanti. Ia menilai putusan MA dan MK dapat dijadikan bahan pendukung bagi DPR untuk menilai pemenuhan persyaratan jabatan wakil presiden. Menurut Bivitri, karena Gibran telah dilantik, penyelesaian persoalan tersebut harus mempertimbangkan mekanisme pemberhentian pejabat negara yang diatur dalam konstitusi.

"DPR dapat menggunakan Pasal 7B sebagai prosedur," ujar Bivitri sebagaimana dikutip Hukumonline.

Bivitri menjelaskan bahwa Pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 1945 membuka mekanisme pemberhentian presiden atau wakil presiden apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu atau tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan. Namun, proses tersebut harus melalui tahapan di DPR, pemeriksaan oleh MK, dan pengambilan keputusan oleh MPR.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS), Agus Riewanto, menyampaikan pandangan berbeda. Menurutnya, putusan MA merupakan putusan dalam ranah hukum administrasi yang mempersoalkan kewenangan kementerian menerbitkan surat keterangan, sehingga tidak secara langsung membatalkan kedudukan Gibran sebagai wakil presiden.

"Putusan administrasi ini tidak otomatis membatalkan kedudukan Wakil Presiden," kata Agus kepada Hukumonline.

Agus menjelaskan bahwa setelah seorang wakil presiden dilantik, pemberhentiannya harus mengikuti mekanisme tersendiri sebagaimana diatur dalam hukum tata negara. Ia juga menilai DPR dapat menggunakan hak angket untuk menyelidiki tindakan kementerian dalam penerbitan surat keterangan tersebut, bukan semata-mata ditujukan kepada Gibran secara pribadi.

Perdebatan ini turut berkaitan dengan Putusan MK Nomor 01/PHPU. PRES-XXIV/2026. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan mengenai dokumen pendidikan luar negeri Gibran yang dapat dijadikan dasar penyetaraan setingkat SMA. Meski demikian, permohonan perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dengan demikian, kedua putusan pengadilan tersebut belum secara otomatis mengubah kedudukan Gibran sebagai wakil presiden. Perbedaan pandangan para pakar menunjukkan bahwa tindak lanjut persoalan dokumen pendidikan masih berkaitan dengan penafsiran hukum administrasi, kewenangan DPR, serta prosedur pemberhentian pejabat negara menurut konstitusi.