JAKARTA
– Kelompok relawan Gibranisti menilai putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak berdampak terhadap kedudukannya sebagai wakil presiden.
Dewan Penasihat Gibranisti, Ade Darmawan, menyatakan bahwa dokumen penyetaraan pendidikan SMA bukan lagi persyaratan yang harus diserahkan dalam pencalonan presiden dan wakil presiden apabila calon telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi sesuai ketentuan yang berlaku.
Ade merujuk Pasal 18 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
Dalam keterangannya kepada CNN Indonesia, Senin (2/11/2026), Ade berpendapat bahwa ketentuan tersebut memungkinkan calon yang memiliki pendidikan tinggi dari luar negeri tidak lagi diwajibkan menyerahkan suket penyetaraan SMA.
Pernyataan itu disampaikan untuk menanggapi putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 yang mengabulkan permohonan kasasi Subhan Palal terkait keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.
Melalui putusan tersebut, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah dan memerintahkan pemusnahan dokumen tersebut.
Relawan Nilai Putusan MA Tak Berdampak pada Jabatan Gibran
Ade menegaskan bahwa hingga saat ini tidak terdapat putusan pengadilan yang memerintahkan diskualifikasi ataupun pemberhentian Gibran dari jabatan wakil presiden.
Ia juga mempertanyakan apabila persoalan administratif dalam penerbitan surat keterangan tersebut sepenuhnya dibebankan kepada Gibran.
Menurut Ade, Gibran hanya mengajukan permohonan penerbitan dokumen kepada kementerian yang berwenang dengan melampirkan persyaratan administrasi yang diminta.
Ade berpendapat bahwa apabila terdapat dokumen yang belum memenuhi ketentuan, pihak kementerian seharusnya meminta pemohon melengkapi persyaratan sebelum menerbitkan surat keterangan.
Pasal 18 PKPU Mengatur Pengecualian Bukti Kelulusan SMA
Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 mengatur pengecualian penyerahan bukti kelulusan SMA bagi bakal calon presiden atau wakil presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan dari sekolah asing di luar negeri, tetapi telah mempunyai bukti kelulusan perguruan tinggi.
Ketentuan inilah yang menjadi dasar argumentasi relawan Gibranisti dalam menanggapi putusan MA.
Meski demikian, pengecualian dokumen administratif tersebut menjadi bagian dari perdebatan hukum mengenai pemenuhan persyaratan pendidikan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024.
Ketentuan PKPU Sebelumnya Dipersoalkan
Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 sebelumnya mendapat sorotan karena muncul dugaan ketidaksesuaian prosedur dalam proses penyusunannya.
Ahmad Doli Kurnia, yang menjabat Ketua Komisi II DPR RI pada 2023, menyatakan bahwa ketentuan tersebut tidak pernah dibahas dalam proses perumusan yang melibatkan komisinya.
Persoalan itu juga telah dilaporkan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana bersama perwakilan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, serta Forum Purnawirawan Perwira (FPP) TNI mengadukan anggota KPU ke DKPP pada Rabu (14/10/2026).
Mereka menduga terdapat penyisipan ketentuan dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tanpa prosedur pembahasan yang transparan dan akuntabel.
Namun, dugaan tersebut merupakan substansi pengaduan yang masih harus dibuktikan melalui mekanisme pemeriksaan yang berwenang.
Perdebatan mengenai surat keterangan pendidikan Gibran kini mencakup dua persoalan berbeda, yakni keabsahan dokumen administratif yang telah diputus MA serta konsekuensi hukum dan konstitusional terhadap kedudukannya sebagai wakil presiden.






