JAKARTA

– Pemerintah mengalihkan sebagian gas yang selama ini diekspor ke Singapura untuk memenuhi kebutuhan listrik di Batam, Bintan, dan Sumatra. Kebijakan itu berlaku mulai Sabtu (24/10/2026), dengan total gas yang dialihkan mencapai 31 juta standar kaki kubik per hari (MMscfd).

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto menyampaikan bahwa kebutuhan listrik dalam negeri kini menjadi prioritas pemerintah dalam pengelolaan pasokan gas bumi. Menurut Pojoksatu, kebijakan ini ditempuh di tengah ketidakpastian geopolitik global yang mendorong pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional.

Pengalihan ini menyusul sinyal yang disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sepekan terakhir. Ia membuka kemungkinan tidak memperpanjang kontrak ekspor gas ke negara tetangga bila kebutuhan dalam negeri belum terpenuhi.

Dua jalur pengalihan pasokan

Djoko menjelaskan pengalihan dilakukan melalui dua jalur. Jalur pertama mengalihkan gas dari Natuna ke PT PLN Batam sebanyak 15 MMscfd. Penyaluran itu memanfaatkan jaringan pipa West Natuna Transportation System (WNTS)–Pulau Pemping–Batam. Djoko menyebut pengalihan itu dimulai pada hari pengumuman, Sabtu (24/10/2026).

Jalur kedua dilakukan dengan mengurangi pasokan gas dari Sumatra yang selama ini dikirim ke Singapura. Sebanyak 16 MMscfd dialihkan untuk mendukung kebutuhan listrik di Batam, Bintan, dan Sumatra melalui pipa Transgasindo (TGI).

Dengan demikian, total penyesuaian pasokan dari jalur ekspor ke Singapura mencapai 31 MMscfd, yaitu 15 MMscfd dari Natuna ditambah 16 MMscfd dari Sumatra. Djoko menyatakan pemerintah akan memantau perkembangan kebijakan ini setiap hari.

Hanya berlaku untuk Singapura

Djoko menegaskan penyesuaian ekspor ini tidak berlaku bagi negara lain. Menurut dia, kebijakan tersebut terkait jalur pipa yang menghubungkan Indonesia dengan Singapura, sehingga tidak ada pemangkasan ke negara lain. Pernyataan itu ia sampaikan di sela acara Subroto Awards 2026 Kementerian ESDM di Jakarta, Jumat (23/10/2026) malam.

Djoko juga menyebut kebijakan pengalihan gas itu sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, khususnya Pasal 8 ayat (1). Pasal tersebut, menurut Djoko, mengatur prioritas pemanfaatan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Isyarat dari Menteri ESDM

Bahlil menyampaikan isyarat itu pada Rabu (21/10/2026), seusai Sidang Kabinet Paripurna dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di Istana Kepresidenan, Jakarta. Ia menyatakan pemerintah mempertimbangkan untuk tidak memperpanjang kontrak ekspor gas ke negara tetangga apabila kebutuhan energi nasional belum terpenuhi. Menurut Liputan6, Bahlil tidak menyebut negara tetangga yang dimaksud.

Bahlil menyebut dinamika geopolitik global menjadi salah satu pertimbangan. Ia juga menyinggung arahan Presiden Prabowo Subianto agar kementerian menjabarkan langkah yang mendukung kemampuan Indonesia menghadapi ketidakpastian global, dengan menggunakan istilah “survival”.

Sehari kemudian, Kamis (22/10/2026), dalam peresmian penerimaan gas Jangkrik North-East-6 (JNE#6) dan fasilitas produksi Lapangan MAHA-South Hub di Kalimantan Timur, Bahlil menyatakan akan mengevaluasi kontrak dengan negara yang dinilainya tidak kooperatif dan tidak saling menghargai. Menurut CNBC Indonesia, ia juga mengatakan pemerintah tetap siap membuat kontrak baru bagi negara yang saling menghargai, bahkan bila negara itu belum memiliki kontrak.

Pada Jumat (23/10/2026), Bahlil menyampaikan rencana mengoptimalkan produksi gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri, terutama industri petrokimia yang memakai gas sebagai bahan baku. Antara mencatat Bahlil menyebut sekitar 30 persen produksi gas Indonesia diekspor dan 70 persen dipakai untuk konsumsi domestik, dan angka itulah yang akan dikaji ulang. Menurut Kumparan, ia menegaskan pembatasan ekspor gas berlaku untuk negara mana pun dan tidak masalah bila negara lain melakukan hal serupa.

Perbedaan dengan komitmen sebelumnya

Warta Ekonomi mencatat Bahlil sebelumnya menyatakan komitmen untuk tidak memangkas kuota ekspor gas 2026, dengan seluruh persetujuan ekspor tahun itu telah ditandatangani pemerintah. Artikel sumber tidak menjelaskan bagaimana pengalihan 31 MMscfd ini berkaitan dengan komitmen tersebut, termasuk apakah volume yang dialihkan berada di dalam atau di luar kuota yang telah disetujui.

Kronologi singkat

Rangkaian pernyataan dan kebijakan itu terjadi dalam empat hari. Pada Rabu (21/10/2026), Bahlil menyampaikan pertimbangan tidak memperpanjang kontrak ekspor gas ke negara tetangga seusai sidang kabinet. Pada Kamis (22/10/2026), ia menyatakan akan mengevaluasi kontrak dengan negara yang dinilai tidak kooperatif.

Pada Jumat (23/10/2026), Djoko menegaskan penyesuaian hanya berlaku untuk Singapura, sedangkan Bahlil menyampaikan rencana mengoptimalkan gas untuk kebutuhan domestik. Pada Sabtu (24/10/2026), SKK Migas mengumumkan pengalihan 31 MMscfd mulai berlaku. Pojoksatu menerbitkan artikel sumber pada Minggu (25/10/2026).

Konteks: bukan langkah pertama

Pengalihan gas ekspor Singapura ke pasar domestik bukan kali pertama dibahas. Pada April 2025, Kontan melaporkan Djoko menyatakan ekspor gas dari Sumatra ke Singapura akan dikurangi mulai Juni 2025 dan dialihkan ke pasar domestik, sementara kebutuhan Singapura dipenuhi dari pasokan Natuna. Saat itu, pengurangan dari Sumatra diperkirakan mencapai 30 MMscfd, atau setara tiga kargo gas alam cair (LNG).

Sejumlah kontrak ekspor gas pipa ke Singapura tercatat berlaku hingga 2028, menurut detikFinance, Bisnis. com, dan Disway yang mengutip pemberitaan media Singapura AsiaOne. Pada 2021, detikFinance menghitung hampir 60 persen pasokan gas Singapura berasal dari Indonesia, berdasarkan data BP Statistical Review. Angka itu berasal dari beberapa tahun lalu dan belum tentu menggambarkan porsi saat ini.

Pandangan analis

Kumparan mengutip dua analis yang menilai kebijakan ini lebih dari sekadar persoalan pasokan. Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai pemangkasan ekspor gas lebih tepat dipandang sebagai sinyal politik daripada respons ekonomi yang efektif terhadap persoalan MSCI. Pada 15 Oktober, MSCI mengumumkan Indonesia dipertimbangkan turun ke status pasar standalone.

Analis lain, Wijayanto, menurut Kumparan melihat pemangkasan tersebut sebagai kombinasi kebutuhan Indonesia terhadap gas alam dan respons atas sikap Singapura yang dinilai pemerintah kurang bersahabat dalam isu kebakaran hutan dan lahan. Penilaian ini merupakan tafsir analis, bukan alasan resmi yang disampaikan Djoko.