JAKARTA – Komisi III DPR RI bersama unsur pemerintah akan menggelar Rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana, Rabu (11/11/2026) pukul 15. 00. Rapat ini menandai tahap akhir pembahasan RUU tersebut.
Dari pihak pemerintah, rapat melibatkan Tim Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset yang terdiri atas empat kementerian, yaitu Kementerian Hukum (Kemenkum), Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpanrb).
Agenda utama rapat adalah pencermatan dan perapihan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Perampasan Aset. DIM yang dicermati merupakan hasil pembahasan Panja RUU tersebut.
Pembahasan RUU ini telah memasuki tahap akhir perumusan substansi, disertai penyelarasan redaksi dan diksi. Langkah itu ditempuh agar tidak muncul perbedaan pemaknaan dalam naskah undang-undang. Sehari sebelumnya, E-Media DPR RI memberitakan bahwa pembahasan RUU ini memasuki tahap akhir dan Timus serta Timsin segera dibentuk.
Sejumlah poin telah disepakati pada tahap pembahasan sebelumnya:
Definisi dan formulasi perampasan aset, termasuk perampasan yang berbasis putusan pengadilan maupun yang tanpa berdasarkan putusan pidana.
Pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset. Pimpinannya dipilih melalui parlemen sebelum ditetapkan Presiden.
Pembentukan Badan Pengelola Perampasan Aset di ranah eksekutif.
Masyarakat dapat mengikuti siaran langsung rapat ini, serta arsip kegiatannya, melalui laman resmi E-Media DPR RI di emedia. dpr. go. id.
Sumber: E-Media DPR RI.






