Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas (ratas) untuk mengevaluasi progres satu tahun penanganan pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Rapat digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/11/2026). Pembahasannya mencakup perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi, serta langkah antisipasi menghadapi potensi bencana susulan di tiga provinsi tersebut.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan tujuan rapat ini dalam keterangannya usai pertemuan. Tito adalah Ketua Pelaksana Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra.

“Beliau ingin mengetahui progres penanganan bencana pascabencana di Sumatra karena sudah dibentuk oleh beliau satu Satgas untuk Percepatan Rehabilitasi Rekonstruksi pascabencana Sumatra yang meliputi tiga provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat,” ujar Tito.

Dampak Meluas

Tito menjelaskan, bencana pada November 2025 berdampak pada 53 kabupaten/kota dan 4. 533 desa/kelurahan. Lebih dari 2, 1 juta warga mengungsi.

Kerusakan yang tercatat meliputi lebih dari 184 ribu rumah, 4. 922 fasilitas pendidikan, 954 fasilitas kesehatan, dan 1. 593 fasilitas ibadah. Ribuan titik jalan dan jembatan juga rusak.

“Bagi saya pribadi, jujur yang pernah saya alami ini adalah salah satu dampak yang terluas. Tiga provinsi dan itu mengakibatkan terjadinya pengungsian, displacement istilahnya, people displacement 2, 1 juta orang lebih,” ungkap Tito.

Dukungan Anggaran Rp12, 34 Triliun

Sejak awal penanganan, Presiden Prabowo memberikan dukungan anggaran kepada pemerintah daerah terdampak, totalnya sekitar Rp12, 34 triliun. Dukungan itu terdiri dari:

bantuan belanja tidak terduga sebesar Rp268 miliar;

tambahan transfer keuangan daerah sekitar Rp10, 64 triliun;

tambahan transfer ke daerah (TKD) sekitar Rp1, 4 triliun untuk mendukung kebutuhan daerah dalam penanganan bencana.

Tito meminta kepala daerah memanfaatkan dana tersebut sebaik-baiknya. “Saya ingatkan kepada rekan-rekan kepala daerah agar tambahan TKD yang sudah diberikan Bapak Presiden tolong manfaatkan betul maksimal,” ujarnya.

Rencana Induk hingga 2028

Untuk mempercepat pemulihan, pemerintah telah menyusun rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi hingga 2028. Rencana itu memuat 11. 520 kegiatan, mulai dari pembangunan jalan dan jembatan, perbaikan sungai, sekolah, dan rumah, hingga pemulihan sektor pertanian dan perikanan. Total kebutuhan anggaran untuk tiga tahun mencapai sekitar Rp100, 67 triliun.

“Ini direkap dari berbagai K/L, kementerian lembaga dan seluruh daerah, usulan daerah. Bappenas kemudian menyusunnya menjadi 11. 520 kegiatan. Ada yang bangun jalan, ada yang bangun jembatan, ada yang bangun perbaikan sungai, ada yang untuk sekolah, ada yang untuk bangun rumah, ada yang memperbaiki sawah pertanian,” jelas Tito.

Layanan Dasar Berangsur Pulih

Pemulihan layanan dasar menunjukkan kemajuan:

Kesehatan: seluruh 87 rumah sakit yang terdampak telah kembali beroperasi.

Pendidikan: dari 4. 922 sekolah terdampak, 4. 823 telah kembali memakai sekolah asal, sedangkan 99 sekolah lainnya masih memakai kelas darurat.

Infrastruktur: jalan nasional dan jembatan nasional di tiga provinsi telah kembali 100 persen fungsional. Perbaikan infrastruktur daerah terus dilanjutkan.

Hunian Sementara Hampir Rampung

Di sektor hunian, pembangunan hunian sementara telah mencapai 99, 84 persen, atau 20. 803 unit. Pemerintah kini mempercepat pembangunan 57. 027 hunian tetap melalui berbagai skema, yakni di lokasi semula, pembangunan mandiri, dan kawasan komunal.

Tito menegaskan Presiden ingin memastikan semua progres berjalan lancar. “Beliau ingin memastikan semua progres yang sudah terlaksana betul-betul berjalan lancar. Kami sudah sampaikan tadi, tidak mudah karena luasnya wilayah yang terdampak, 53 kabupaten kota dan perlu waktu,” kata Tito.

Pemerintah menargetkan seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi terus berjalan secara bertahap hingga 2028.

(sumber: presidenri. go. id)