JAYAPURA

  • Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) didesak untuk segera mengambil langkah konkret guna menyelesaikan sengketa status politik Papua. Desakan tersebut disampaikan melalui sebuah surat terbuka yang ditujukan langsung kepada Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, serta pihak-pihak terkait lainnya.


Surat terbuka yang dikeluarkan di Jayapura pada 18 Oktober 2026 itu menyoroti urgensi dekolonisasi wilayah Papua yang dinilai belum selesai. Pihak yang mengatasnamakan Bangsa West Papua tersebut meminta agar PBB mengeluarkan resolusi baru. Resolusi yang diharapkan adalah pengakuan atas Kemerdekaan bangsa Papua pada 1 Desember 1961.
Tuntutan resolusi baru ini dipandang sebagai solusi final dan demokratis. Langkah tersebut dinilai krusial untuk memutus mata rantai dugaan kejahatan kemanusiaan di Papua, yang dalam surat itu disebut mencakup ekosida, etnosida, spiritsida, dan genosida.
Desakan ini muncul di tengah perhatian yang terus mengalir terhadap situasi di Papua, termasuk isu-isu terkait Hak Asasi Manusia (HAM) dan operasi militer di wilayah sipil.