JAKARTA — Polemik mengenai keabsahan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo serta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali memicu silang pendapat di kancah politik nasional. Hal ini menyusul tanggapan Jokowi yang menyebut bahwa gelombang isu tersebut tidak lepas dari unsur "operasi politik" serta keterlibatan "penumpang gelap" yang bertujuan menurunkan reputasi politik keluarga mereka.

"Iya kan sudah saya sampaikan sejak awal, ini ada operasi politik, kemudian ada penumpang gelap yang menunggangi lagi. Jadi menjadi ramai sekali," ujar Jokowi, Jumat (16/10/2026). Ia menilai operasi tersebut bisa menyasar dirinya maupun Gibran untuk melakukan downgrade reputasi.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pareira melontarkan pandangan kontra. Menurutnya, operasi politik berskala besar semacam itu hanya mampu dijalankan oleh pihak yang memiliki kekuasaan. "Kalau operasi seperti ini hanya mungkin oleh orang yang berkuasa. Terus mau tuduh siapa? Mungkin yang melakukan operasi ini belajar dari yang sekarang omong," kata Andreas, Jumat (16/10/2026).

Senada dengan Andreas, politikus PDIP Guntur Romli menilai bahwa operasi politik justru dilakukan untuk melanggengkan kekuasaan, salah satunya merujuk pada rangkaian proses lahirnya putusan hukum terdahulu serta surat keterangan penyetaraan dokumen kelulusan Gibran.