JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menanggapi wacana mengenai calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka yang disebut harus berasal dari partai koalisi pendukung Presiden Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden 2024.
Yusril menjelaskan bahwa mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Namun, ia menegaskan keputusan akhir mengenai dua nama calon yang akan diajukan kepada MPR tetap merupakan kewenangan Presiden Prabowo.
"Semestinya larangan secara tegas tidak ada begitu, tapi kita pertimbangkan pada keputusan presiden," ujar Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026), sebagaimana dikutip CNN Indonesia.
Menurut Yusril, Presiden memiliki kewenangan untuk menentukan langkah yang diperlukan sebelum mengajukan calon wakil presiden. Prabowo dapat berkonsultasi dengan partai-partai koalisi maupun meminta pertimbangan hukum dari berbagai pihak, tetapi konsultasi tersebut tidak menghilangkan kewenangan Presiden dalam menentukan calon.
Penjelasan Pasal 4 huruf e UU MD3 menyebutkan bahwa pengusulan dua calon wakil presiden merupakan prakarsa Presiden. Ketentuan tersebut juga menjelaskan bahwa calon berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum sebelumnya.
Dalam keterangan yang diberitakan Okezone, Yusril menyatakan bahwa Presiden Prabowo juga tidak dilarang mengajukan kader Partai Gerindra sebagai calon wakil presiden. Pasalnya, Gerindra merupakan salah satu partai pengusung utama pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
Dengan demikian, partai-partai yang sebelumnya tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju menjadi bagian dari pembahasan mengenai asal calon pengganti Gibran. Meski begitu, keputusan mengenai siapa yang akan diajukan tetap berada di tangan Presiden dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.
Pembahasan mengenai calon wakil presiden baru mengemuka setelah Gibran secara resmi menyampaikan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo dan pimpinan MPR pada Kamis pagi. Presiden kemudian menyatakan menerima dan menghormati keputusan tersebut, sedangkan Ketua MPR Ahmad Muzani mengumumkan bahwa jabatan wakil presiden telah mengalami kekosongan.
Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk menyelenggarakan sidang pemilihan wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. Sementara itu, Pasal 46 UU MD3 mengatur bahwa pengajuan calon beserta persyaratannya dilakukan paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna MPR.
Yusril juga memastikan kekosongan jabatan wakil presiden tidak menghambat pelaksanaan tugas pemerintahan. Menurutnya, Presiden tetap dapat menjalankan kewenangannya meskipun sedang melakukan kunjungan ke luar negeri karena keputusan pemerintahan tetap berada dalam tanggung jawab Presiden.
Ia menambahkan bahwa mekanisme pelaksana tugas kepresidenan oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan tidak otomatis berlaku hanya karena jabatan wakil presiden kosong. Ketentuan tersebut berlaku dalam keadaan konstitusional yang berbeda, yakni ketika presiden dan wakil presiden secara bersamaan tidak dapat menjalankan kewajibannya.
Sementara itu, MPR mulai mempersiapkan tahapan pemilihan wakil presiden baru, termasuk pembahasan jadwal sidang, verifikasi persyaratan calon, dan penyampaian permintaan resmi kepada Presiden. Hingga pernyataan Yusril disampaikan, pemerintah belum mengumumkan dua nama calon yang akan diajukan untuk menggantikan Gibran.






